TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo belum bersedia merinci bentuk pembiayaan infrastruktur tanpa utang yang akan dilakukan oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. "Kalau saya jelaskan lebih rinci, nanti gak enak sama Sandi saat debat," kata Drajad saat dihubungi di Jakarta, Jumat, 4 Desember 2018.

Baca juga: Prabowo - Sandiaga Ungkap Cara Bangun Infrastruktur tanpa Utang

Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi ini hanya menyampaikan bahwa penjelasan akan disampaikan langsung oleh Sandiaga langsung. "Biar nanti cawapres yang mengungkap saat debat ya," kata Drajad.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun telah mengumumkan jadwal debat capres hingga pelaksanaan pemilu presiden pada 17 April 2019. Tanggal yang sudah ditentukan adalah 17 Januari, 17 Februari, 17 Maret dan 30 Maret. Adapun jadwal debat kelima masih belum ditentukan. Nah, infrastruktur akan menjadi salah satu tema dalam debat ini.

Sebelumnya, Sandiaga Uno berpendapat dalam membangun infrastruktur, pemerintah tidak harus mendanai dari utang luar negeri. Menurut Sandi boleh-boleh saja pemerintah membangun infrastruktur, namun harus melibatkan dunia usaha dan stake holder. Dan dalam membangun infrastruktur itu, kata Sandiaga, fokus pemerintah harus pada pembukaan lapangan pekerjaan, bukan menambah beban utang negara.

Sandiaga mengklaim akibat pembangunan infrastruktur besar-besaran, utang pemerintah membengkak menjadi Rp 5.000 triliun lebih. “Kenapa ini tidak dilakukan (pemerintah membangun tanpa utang), karena ada kebijakan pro-penambahan utang,” katanya.

Drajad sebenarnya pernah memberikan penjelasan secara umum saat dihubungi Tempo pada Kamis, 3 Januari 2018. "Untuk pembangunan infrastruktur oleh pemerintah, ada beberapa sumber pembiayaan yang bisa dipakai, tergantung politik anggaran yang diambil pemerintah," ujar Dradjad. Politik anggaran itu, kata Dradjad, misalnya adalah dari tambahan penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.