TEMPO.CO, Jakarta - Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan plafon Kredit Usaha Rakyat atau KUR tahun 2019 sebesar Rp 140 triliun atau naik dari tahun 2018 yang dipatok Rp 123,8 triliun. Lebih dari separuhnya akan diprioritaskan untuk membantu para nelayan, peternak, hingga petani.

BACA: Plafon Kredit Usaha Rakyat 2019 Ditetapkan Rp 140 Triliun

"Kami ingin KUR ini lebih banyak untuk mereka yang berproduksi, selama ini perbankan lebih suka menyalurkan kredit ke sektor perdagangan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat, 28 Desember 2018.

Darmin menuturkan, Kemenko Perekonomian tengah mengatur dan mempelajari bentuk penyaluran KUR bagi para nelayan. Kemenko bakal mengecek berapa harga rata-rata sebuah kapal yang bisa nantinya dibeli menggunakan pinjaman KUR oleh nelayan. Lalu, cara pengoperasiannya, apalah nelayan perorangan atau berkelompok. "Misal kira-kira harganya Rp 350 juta, nah bisa kami kasih (KUR), kami masih pelajari."

Begitu pula dengan para petani dengan skala produksi kecil, yaitu sekitar 1,5 hingga 2 ton beras, yang jumlahnya sangat banyak. "Kenapa beras suka jelek? itu karena airnya kebanyakan." Nah, lewat KUR, pemerintah melalui bank BUMN bakal memberikan pinjaman untuk membeli pengering padi. "Kami akan kasih kredit, ada itu pengering yang terjangkau bentuknya kayak tempat tidur."

Untuk diketahui, penyaluran KUR untuk sektor produksi hingga 30 November 2018 tercatat masih sekitar 45,6 persen. Jumlah ini masih kurang dari target tahun ini yang sebesar 50 persen. Maka, pemerintah pun "memaksa" perbankan untuk lebih menggenjot penyaluran KUR melalui skema penalti jika target tak tercapai. Di tahun 2019, target untuk sektor produksi malah sudah dinaikkan hingga 60 persen.

Kemenko Perekonomian membenarkan bahwa perbankan lebih tertarik menyalurkan KUR ke sektor perdagangan, ketimbang sektor produksi, karena lebih menarik secara bisnis. Namun, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian Iskandar Simorangkir menyebut justru sektor produksi seperti kelautan dan pertanianlah yang menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Di sisi lain, sektor-sektor seperti ini pula tingkat kemiskinan terpusat dan lebih tinggi di banding sektor lainnya. Itu sebabnya, penyaluran KUR di tahun 2019 lebih diprioritaskan bagi kelompok ini demi pemerataan ekonomi. "Enggak adil bagi mereka, menyerap tenaga kerja terbesar tapi tingkat kemiskinan untuk sektor-sektor itu sangat tinggi."