TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR resmi mengantongi izin prinsip pendirian Politeknik Pekerjaan Umum atau PU di Kota Semarang, Jawa Tengah dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Politeknik ini didirikan untuk menghasilkan tenaga kerja bersertifikasi untuk kebutuhan industri konstruksi di Indonesia.

BACA: Penjelasan PUPR Soal Penyebab Pergeseran Beton Flyover Rawa Buaya

"Sekarang itu mereka (industri konstruksi) kesulitan cari orang," kata Basuki usai menerima langsung izin prinsip ini dari Menristekdikti Mohamad Nasir di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Desember 2018.

Politeknik ini rencananya bakal mulai menerima sekitar 150 mahasiswa perdana pada tahun ajaran 2019. Ada tiga jurusan Diploma-III atau D3 yang dibuka disediakan di Politeknik ini yaitu jurusan teknologi konstruksi bangunan air, teknologi bangunan gedung, serta teknologi bangunan jalan dan jembatan.

Basuki menjelaskan bahwa Politeknik PU ini bukanlah sekolah kedinasan, melainkan sekolah umum. Hanya saja, Kementerian PU sudah menyiapkan beasiswa khusus bagi sebagian mahasiswa yang paling berprestasi. Kelebihan lain adalah para lulusan langung mendapat jaminan sertifikasi profesi dan jaminan kompetensi sesuai kebutuhan industri di lapangan.

Basuki menambahkan, ada dua kota yang sebenarnya dipilih jadi lokasi pendirian Politeknik PU ini yaitu Semarang dan Bandung. Tapi, Basuki kemudian memilih Semarang. "Saya pilih Semarang karena ndeso (desa), biar culture ndeso-nya tetap." Ia rupanya punya pengalaman bahwa banyak lulusan teknik dari perkotaan yang enggan dikirim ke proyek di daerah jauh seperti Papua dan Kalimantan.

Basuki juga tidak akan membiarkan para lulusan Politeknik PU ini langsung bekerja di kantor. "Anak-anak muda ini pasti saya jemur dulu di lapangan, supaya tahu culture lapangan," ujarnya. Lalu terakhir, para lulusan tidak diperbolehkan mengambil sekolah D4 atau S1 selama 5 hingga 10 tahun karena lulusan D3-lah yang banyak dibutuhkan industri saat ini.

Mohamar Nasir menyebut keberadaan Politeknik PU ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar lulusan vokasi lebih banyak dari lulus sarjana. Kemenristekdikti, kata dia, juga telah berusaha membantu dengan mengeluarkan aturan tenaga ahli-ahli konstruksi bisa mengajar di Politeknik, meski tak mengantongi ijazah S2 dan S3. "Karena ke depan bukan ijazah yang diperlukan, tapi kompetensi yang dimiliki," ujarnya.

Baca berita lainnya tentang PUPR di Tempo.co.