Prabowo Sebut RI Bakal Punah, Fahri Hamzah: Itu Bahas Ketimpangan

Selasa, 18 Desember 2018 16:24 WIB

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Fahri Hamzah saat berdiskusi dengan media di Media Center DPR, Jumat, 26 Januari 2018. TEMPO/Dewi Nurita

TEMPO.CO, Jakarta - Pidato calon presiden Prabowo Subianto kemarin di Konferensi Nasional Partai Gerindra yang menyebutkan Indonesia bisa punah diamini oleh wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah. Fahri Hamzah menilai inti dari pidato itu sebetulnya membahas soal ketimpangan ekonomi.

Baca: Prabowo Sebut Pendapatan per Kapita Riil Hanya USD 1.300

Dalam kultwitnya dengan disertai hashtag #NegaraBisaPunah, Fahri Hamzah menyinggung beberapa hal terkait ekonomi. "Di masyarakat awan, belum terlalu dipahami bahwa antara Ketimpangan ekonomi dan Negara Punah ada hubungannya. Itulah sebabnya pidato @prabowo bukan membawa kajian yang serius malah dicibir," ujarnya seperti dikutip dari cuitannya melalui akun Twitter @Fahrihamzah, Selasa 18 Desember 2018.

Fahri Hamzah menyebutkan pernyataan Prabowo sangat relevan dengan kondisi saat ini dan sangat mewakili suatu kecemasan. "Beliau adalah anak begawan ekonomi Prof. Sumitro Djoyohadikusumo dan keluarga yang sangat 'melek' dengan ekonomi suatu negara," ucap politikus PKS tersebut.

Menurut Fahmi Hamzah, ketimpangan akibat penguasaan elit ekonomi dan politik atas kekayaan negara harus dihentikan jika kita tidak mau menjadi negara gagal. "Reformasi dan pembenahan institusi ekonomi dan politik menjadi mutlak dilakukan. Agar kekuatan dan kekayaan tersebar merata," katanya.

Advertising
Advertising

Setidaknya ada tiga buku, kata Fahri Hamzah, yang telah mengulas teoritis dan empiris kesenjangan sampai pada gagalnya sebuah negara. Ketiga buku itu adalah Capital in the 21st Century yang ditulis oleh Thomas Piketty, The Price of Inequality (Joseph E. Stiglitz), Why Nation fail (Daron Acemoglu dan James Robinson).

Pidato Prabowo tentang kesenjangan dan kepunahan negara, menurut Fahri Hamzah, sebagai kondisi yang berlaku global. "Sudah disuarakan intelektual kelas dunia. Setidaknya ada 3 buku penting yg ditulis oleh para pakar pembangunan tentang betapa pentingnya dan relevannya isu itu," katanya.

Meski belum membuat kajian khusus tentang kerawanan yang dapat mengancam ke arah kepunahan negara, Fahri mengaku telah menemukan fakta bahwa akar ketimpangan ekonomi yang terjadi cukup mengkhawatirkan. "Memang bangsa kita punya Daya tahan. Tapi waktu bisa punya kehendak lain."

Fahri Hamzah menyebutkan dirinya pernah menulis menulis buku untuk melacak akar kemiskinan di rakyat. "Dan mengapa kita bisa disebut belum sejahtera," ujarnya. Ia mengaku studinya dibantu beberapa staf di koordinator kesra pimpinan DPR. "Tidak saya mencoba melakukan kritik teori tapi juga evaluasi statistik," ucapnya.

<!--more-->

Lebih jauh Fahri Hamzah menjelaskan, waktu dan sejarah mengajarkan bahwa imperium, kerajaan dan negara datang silih berganti, bangkit dan tumbang oleh waktu. Salah satu sebabnya, adalah soal ketimpangan ekonomi yang makin besar.

Oleh karena itu, Fahri Hamzah menyebutkan, ketika Prabowo mengatakan perekonomian nasional dikuasai segelitir elit, hal tersebut sangat masuk akal. "Dan gejala ini bukan hanya terjadi di Indonesia, ini sudah menjadi isu dan permasalahan global. Sudah banyak elit dan para intelektual bicara tentang ini."

Selain menyebut soal negara Indonesia bisa punah jika pihaknya kalah dalam pemilihan presiden di 2019, pidato Prabowo yang berkembang viral sejak kemarin itu juga mempersoalkan tentang angka pendapatan per kapita. Mengutip dari para ahli ekonomi, Prabowo menyebutkan, pendapatan per kapita saat ini sebesar US$ 4.000 per tahun.

"Tapi dari 4.000 itu, sekitar 49 persen, setengahnya dikuasai oleh satu persen rakyat kita," ujar Prabowo saat Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul, Senin, 17 Desember 2018. "Jadi kalau kita cabut yang satu persen, kekayaan penghasilan kita setahun tinggal setengahnya yaitu 1.900. Itu kata penasehat saya Pak Fuad Bawazier."

Presidential hopeful Prabowo Subianto delivers a speech to Prabowo-Sandi volunteers at Istora Senayan, Jakarta, November 22, 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

Jadi menurut dia, penghasilan per kapita saat ini hanya separuh dari US$ 3.800 yakni kurang lebih US$ 1.900. "Artinya dibagi rata. Tapi 1.900 dipotong lagi utang. Iya, kita semua punya utang," ucap Prabowo.

Prabowo lantas mencontohkan utang negara itu harus ditanggung oleh setiap warga. "Bahkan anakmu baru lahir, punya utang. Utangnya kurang lebih, US$ 600. Jadi iya, utang kamu itu US$ 600, sekitar Rp 9 juta," katanya. "Anakmu baru lahir, utang sudah 9 juta. Jadi kekayaan kita sebenarnya hanya 1.300 dolar per kapita."

Badan Pusat Statistik atau BPS pada awal Februari 2018 lalu mengumumkan kinerja perekonomian Indonesia tahun 2017. Saat itu disebutkan berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 13.588,8 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp 51,89 juta atau US$ 3.876,8.

Baca: Sandiaga Uno dan Gerindra Buka Suara Soal Iklan yang Tuai Kritik

BPS menyebut perekonomian Indonesia tahun 2017 itu tumbuh 5,07 persen lebih tinggi dibanding capaian tahun 2016 sebesar 5,03 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 9,81 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 9,09 persen.

Simak berita lainnya terkait Prabowo hanya di Tempo.co.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Berita terkait

Kata Pakar Hukum Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

2 jam lalu

Kata Pakar Hukum Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat menambah nomenklatur kementerian dengan amendemen UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Ma'ruf Amin Sebut Menteri di Kabinet Prabowo Bisa Lebih Banyak Kalau Ada Keperluan

3 jam lalu

Ma'ruf Amin Sebut Menteri di Kabinet Prabowo Bisa Lebih Banyak Kalau Ada Keperluan

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi soal rencana Presiden terpilih Prabowo membentuk kabinet gemuk.

Baca Selengkapnya

Ma'ruf Amin Sebut Prabowo Perlu Berupaya Lebih Keras Bikin Presidential Club

3 jam lalu

Ma'ruf Amin Sebut Prabowo Perlu Berupaya Lebih Keras Bikin Presidential Club

Wapres mengatakan presidential club ini bisa dalam bentuk konsultasi baik secara personal maupun informal, jika sulit diformalkan

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Pakar Hukum: Kayak Klub Golf Aja

3 jam lalu

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Pakar Hukum: Kayak Klub Golf Aja

Juru bicara Prabowo mengatakan ide presidential club Prabowo ditujukan untuk menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

3 jam lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

Gibran tak banyak menanggapi soal gugatan PDIP ke PTUN yang putusannya bisa saja berimbas pada pelantikannya sebagai wakil presiden.

Baca Selengkapnya

Peneliti ICW Bilang Rencana Tambah Kementerian Kabinet Prabowo Demi Bagi-bagi Jabatan

4 jam lalu

Peneliti ICW Bilang Rencana Tambah Kementerian Kabinet Prabowo Demi Bagi-bagi Jabatan

Majalah Tempo melaporkan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar di pemerintahannya.

Baca Selengkapnya

Soal Tawaran Jadi Menteri, Anies Baswedan: Wong Diundang Saja Tidak

6 jam lalu

Soal Tawaran Jadi Menteri, Anies Baswedan: Wong Diundang Saja Tidak

Anies mengatakan belum ada rencana bertemu Prabowo. Masih konsentrasi menata langkah ke depan.

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Prabowo Bisa Tambah Nomenklatur Kementerian: Lewat Revisi UU atau Keluarkan Perpu

6 jam lalu

Yusril Sebut Prabowo Bisa Tambah Nomenklatur Kementerian: Lewat Revisi UU atau Keluarkan Perpu

Yusril mengatakan, Prabowo bisa menambah nomenklatur kementerian dengan melakukan revisi Undang-Undang Kementerian Negera.

Baca Selengkapnya

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Anies Sebut Tetap Berada di Jalan Perubahan

6 jam lalu

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Anies Sebut Tetap Berada di Jalan Perubahan

Anies mengatakan enggan mendahului sikap apakah bergabung atau tidak dengan pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Yusril Dukung Prabowo Tambah Kementerian, Singgung Kemendikbudristek yang Terlalu Gemuk

7 jam lalu

Yusril Dukung Prabowo Tambah Kementerian, Singgung Kemendikbudristek yang Terlalu Gemuk

Menurut Yusril, setelah Prabowo dilantik jadi presiden, ia bisa langsung mengeluarkan Perppu terkait penambahan nomenklatur kementerian.

Baca Selengkapnya