Jokowi: 7 Juta Sertifikat Tanah Harus Keluar Tahun Ini

Minggu, 16 Desember 2018 10:50 WIB

Presiden Joko Widodo memberikan arahan saat peresmian proyek pembangunan jalan tol di Desa Bintang, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Jumat 14 Desember 2018. ANTARA FOTO/Ampelsa

TEMPO.CO, Pekanbaru - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kemarin menyerahkan sebanyak 6.000 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat dalam kunjungan kerja ke Provinsi Riau. Penyerahan sertifikat dilakukan di halaman rumah dinas Gubernur Riau.

Baca: Jokowi Bagi-bagi Sertifikat Tanah, Ini Tanggapan KPA

"Kenapa sertifikat ini sekarang kita ada program khusus untuk diberikan kepada masyarakat? Karena setiap saya masuk ke kampung, desa, daerah keluhannya adalah sengketa lahan. Ada di mana-mana," kata Presiden dalam sambutannya, Sabtu, 15 Desember 2018.

Presiden Jokowi memastikan bahwa pemerintah akan terus mengupayakan pemberian sertifikat ini sebagai tanda bukti hak kepemilikan atas tanah kepada lebih banyak lagi masyarakat. Sebab, saat ini masih sangat banyak masyarakat yang belum memiliki pengakuan atas tanah yang mereka miliki.

Sebelumnya, kata Jokowi, di 2014 dari 126 juta sertifikat yang harusnya diberikan ke masyarakat baru 46 juta yang sudah dipegang oleh masyarakat. Artinya masih kurang 80 juta sertifikat di seluruh Tanah Air. Banyak sekali sehingga sengketa-sengketa itu terjadi," ucapnya.

Advertising
Advertising

Melihat hal tersebut, beberapa tahun belakangan Presiden menginstruksikan jajaran terkait untuk mempercepat proses penerbitan sertifikat hak atas tanah rakyat. Target tinggi kemudian ditetapkan Presiden untuk mampu mengejar ketertinggalan sekaligus mengurangi terjadinya sengketa tanah.

"Tahun ini 7 juta sertifikat harus keluar. Gimana caranya, enggak mau tahu saya. Yang penting 7 juta harus diserahkan kepada masyarakat. Insyaallah ini tinggal dua minggu juga selesai," tuturnya.

Untuk diketahui, penyerahan 6.000 sertifikat ini terdiri dari penerima sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) sebanyak 3.000 sertifikat yang berasal dari Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Pelalawan. Sedangkan penerima dari Program Redistribusi Tanah Reforma Agraria (TORA) sebanyak 3.000 sertifikat berasal dari Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Siak.

Dari program PTSL Provinsi Riau tahun 2018, pemerintah telah menerbitkan sertifikat untuk bidang tanah di 12 kabupaten/kota sebanyak 154.280 bidang tanah. Tercatat Kabupaten Pelalawan merupakan kabupaten yang bidang tanahnya terbanyak diterbitkan sertifikat, yakni mencakup 19.336 bidang tanah.

Baca: Jokowi Ingin Pertamina Libatkan Pemda Kelola Blok Rokan

Setelah itu, Kabupaten Rokan Hulu dengan 16.979 bidang tanah dan Kabupaten Kampar dengan 15.210 bidang tanah. Sementara untuk program TORA di Provinsi Riau tahun 2018, pemerintah menyerahkan hak kelola lahan masing-masing sebanyak 2.261 bidang di Kabupaten Kabupaten Indragiri Hilir dan 4.000 bidang di Kabupaten Siak.

BISNIS

Berita terkait

PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

8 jam lalu

PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik partai-partai non-Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ingin bergabung pasca penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, sikap tersebut mencontoh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ungkap Restu Jokowi Jadi Alasan Dia Maju Pilpres 2024

10 jam lalu

Prabowo Ungkap Restu Jokowi Jadi Alasan Dia Maju Pilpres 2024

Prabowo menjelaskan alasan mengapa dia maju dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Prabowo Mengaku Disiapkan Jokowi dengan Matang untuk Jadi Presiden

12 jam lalu

Prabowo Mengaku Disiapkan Jokowi dengan Matang untuk Jadi Presiden

Prabowo mengungkapkan hal itu di acara PBNU.

Baca Selengkapnya

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

21 jam lalu

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

PN Jakarta Selatan menolak gugatan advokat David Tobing yang menganggap Rocky Gerung telah menghina Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

22 jam lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

22 jam lalu

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

1 hari lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

1 hari lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

1 hari lalu

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.

Baca Selengkapnya

Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

1 hari lalu

Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Badan Bank Tanah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian tentang sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan tanah.

Baca Selengkapnya