Cerita Jokowi Bantuan Lombok Lama Cair Karena Banyak Prosedur

Rabu, 12 Desember 2018 10:21 WIB

Presiden Joko Widodo meresmikan pembukaan Konferensi Industri Jasa Pengamanan di Istana Negara, Jakarta, 12 Desember 2018. Dalam acara ini turut dihadiri 300 personel satuan pengamanan (Satpam). TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekankan kecepatan sebagai kunci dalam memenangkan kompetisi di era global yang serba cepat. Menurut dia, dalam persaingan era kini negara besar belum tentu bisa mengalahkan negara kecil dan negara kaya belum tentu mengalahkan negara miskin.

Baca: Jokowi: APBN Jangan Habis untuk Rapat dan Perjalanan Dinas

"Sekarang ini yang cepat yang akan mengalahkan yang lambat, negara cepat akan mengalahkan negara lambat," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada pembukaan Kongres XIII Ikatan Akuntasi Indonesia (IAI), di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 11 Desember 2018.

Hingga kini, Jokowi mengatakan masih menemukan sejumlah prosedur yang lambat di dalam pemerintahan. Misalnya saja terkait pemberian bantuan untuk korban bencana di Lombok, Nusa Tenggara Barat, beberapa waktu lalu. Ia mengatakan sudah 2,5 bulan uang anggaran untuk membangun kembali rumah korban gempa belum bisa diterima para korban. Padahal, duit itu sudah ditransfer kepada pihak yang berkaitan.

"Apa yang saya temukan? Ternyata prosedurnya ada 17. Saya tanya kenapa belum sampai? Dijawab, 'Pak ini yang ini belum, yang ini belum, yang ini, yang ini belum',” ujar Jokowi sebagaimana dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Rabu, 12 Desember 2018. Atas persoalan itu ia lantas memerintahkan agar pencairan anggaran tetap dilaksanakan, tapi tetap menjaga akuntabilitas.

“Prosedurnya enggak usah banyak-banyak 17, saya minta satu saja. Nyatanya juga bisa itu tetap, tetapi saya minta ini cepat,” kata Jokowi.

Ia juga menceritakan contoh temuannya di beberapa sekolah maupun kementerian. Kata dia, masih ada guru maupun pegawai yang mesti menghabiskan waktu hingga malam hari untuk menyelesaikan Surat Pertanggung Jawaban perjalanan dinasnya.

Oleh karena itu, Jokowi mengajak kepada semua pihak untuk membangun ekosistem sehingga semua bisa melangkah lebih cepat. Ia menegaskan, sistem akuntasi di sektor pemerintahan maupun sektor privat harus mampu mensinergikan antara akuntabilitas, efisiensi, orientasi hasil, dan kecepatan.

Berita terkait

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

40 menit lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

4 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

7 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

17 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

17 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

19 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

23 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 hari lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya