TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, pemerintah provinsi Banten resmi melepaskan saham kepemilikannya, saham Seri A, di Bank BJB. Pelepasan saham tersebut karena pemerintah provinsi Banten sudah mendirikan Bank Banten. “Kenapa dilepas pemerintah Banten, karena pemerintah Banten punya bank sendiri,” kata Ridwan Kamil seusai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank BJB yang digelar hari ini di Hotel Aryaduta, Bandung, Selasa, 11 Desember 2018.

BACA: Ridwan Kamil Copot Dirut Bank BJB

Pemerintah provinsi Jawa Barat berminat membeli saham Seri A Bank BJB milik pemerintah provinsi Banten. Total saham pemerintah provinsi Banten di Bank BJB berkisar 5 persen. “Pemerintah provinsi (Jawa Barat) berminat, karena ini kan barang bagus, perusahaan bagus, jadi kita akan membeli saham yang akan dilepas,” kata dia.

Dia mengaku, pemerintah provinsi Jawa Barat berminat membeli seluruh saham tersebut, tapi batal karena semua kabupaten/kota di provinsi Banten yang masih memiliki saham di Bank BJB, juga menyatakan minatnya.

RUPS juga sempat membahas pencoretan nama Banten pada Bank Jabar Baten (BJB) dan menggantinya dengan nama Bank Jawa Barat (BJB). “Usulannya tidak disepakati yakni menghilangkan nama Banten,” kata dia. “Kabupaten/kotanya (provinsi Banten) tidak setuju. Jadi pas voting, kami tidak ikut voting, kesimpulanya tetap pakai nama Bank Jawa Barat Banten.”

RUPS Bank BJB juga membahas soal kewajiban menggenapi penyertaan modal masing-masing pemerintah daerah yang memiliki saham Seri A di bank tersebut. Ridwan Kami mengatakan, RUPS memutuskan semua pemerintah daerah wajib menyetorkan modalnya ke Bank BJB dengan tenggat paling lambat 20 Desember 2018 ini. “Harus sudah di setor,” kata dia.

Ridwan Kamil mengatakan, pemerintah provinsi Jawa Barat termasuk yang wajib menyetor modalnya untuk mempertahankan sahamnya tetap dalam porsi 38,6 persen. Tapi dia tidak merinci penyertaan modalnya. “Pemprov sudah mengganggarkan di Perdanya,” kata dia.

Asisten Daerah Bidang Ekomi Dan Pembangunan Jawa Barat, Eddy Iskandar Muda Nasution mengatakan, saham pemerintah Banten yang akan dilepas tersebut setara Rp 600 miliar. Rencana pembelian saham Bank BJB eks Banten itu masih menunggu proses pengangggaran, yang paling memungkinkan di APBD Perubahan 2019. “Butuh waktu,” kata dia.

Dalam rapat pemegang saham tersebut, kabupaten/kota di provinsi Banten seluruhnya berminat membeli saham Bank BJB eks pemprov Banten. “Ada enam kabupaten/kota, semunaya. Mereka juga menginginkan namanya tetap Bank Jabar Banten (BJB),” kata dia.