Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif saat apel Penertiban Terpadu Penyelenggaraan Reklame di Provinsi DKI Jakarta, Jumat, 19 Oktober 2018. Dokumentasi Pemprov DKI
TEMPO.CO, Pekanbaru - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyatakan Kota Pekanbaru miliki potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor reklame sebesar Rp150 miliar, jika semua pelaku usaha tertib administrasi dan membayar pajak.
"Jika dihitung potensi PAD dari sektor reklame ini bisa menghasilkan Rp 150 miliar. Sementara sampai saat ini itu masih jauh. Yang membayar baru sekitar Rp25 miliar," kata Kepala Bapenda Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, di Pekanbaru, Minggu 9 Desember 2018.
Zulhelmi Arifin menjelaskan minimnya capaian itu karena beberapa hal, terutama akibat Wajib Pajak (WP) yang menunggak, selain juga tidak jujur melaporkan pemasangan reklame mereka dan sebagainya.
Karenanya sebut Zulhelmi pihaknya melakukan "swiping" terhadap tempat usaha dan papan reklame yang terpasang di wilayah Pekanbaru.
"Kami akan terus segel dan tempel reklame-reklame merk yang tidak bayar pajak tersebut," kata dia.
Walau diakuinya upaya ini tidak begitu maksud menghambat atau menghalangi investor menanamkan modal dan berbisnis di Pekanbaru. Namun sesuai Peraturan Daerah pelaku usaha harus taat pajak.
"Kami tidak mau mematikan usaha orang, namun terhadap kewajiban membayar pajak tersebut tolonglah ditunaikan. Sebenarnya kami juga tidak mau menggunakan cara-cara seperti ini, tapi karena tidak juga ada kesadaran dari wajib pajak, terpaksa ditempuh cara seperti ini," tuturnya.
Lebih lanjut ia mengimbau agar pengusaha dan masyarakat patuh kepada kewajibannya membayar pajak. Sebab dana inilah yang akan digunakan Pemda untuk membangun fasilitas umum dan pelayanan masyarakat.
"Bayar pajak tersebut juga untuk kebaikan bersama karena uangnya digunakan untuk pembangunan kota Pekanbaru," katanya.
Ia menambahkan selain pajak reklame, Dispenda juga gencar menagih pajak restoran dan tempat makan. Pihaknya mengimbau agar para WP seperti restoran wajib melakukan tiga hal yakni wajib pungut, wajib lapor dan wajib setor.
"Kalau dia memungut pajaknya misalnya saja 10, tapi distorkan lima. Ini saja sudah jelas salah dan bisa dipidanakan. Untuk itu kami ingatkan wajib pajak untuk bisa melakukan kewajibannya tersebut," katanya.
