TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran subsidi energi hingga November 2018 telah mencapai angka Rp 130,4 triliun atau membengkak sekitar Rp 35,9 triliun. Nilai ini 138 persen melebihi target yang ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang hanya sebesar Rp 94,5 triliun.

Baca: Sri Mulyani Sebut Kenaikan Subsidi Energi untuk Menjaga Daya Beli

"Ini salah satunya karena ada kenaikan subsidi solar," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam diskusi di Nusa Dua, Bali, Kamis, 6 Desember 2018.

Seperti diketahui pada Juni 2018 lalu, pemerintah resmi menaikkan subsidi BBM untuk jenis solar dari semula Rp 500 per liter menjadi Rp 2000 per liter. Kenaikan subsidi ini dilakukan seiring nilai tukar rupiah yang melemah dan sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat.

Dengan penambahan subsidi ini, artinya pemerintah menahan agar harga solar di pasaran tetap Rp 5.150 per liter. Lewat penambahan subsidi ini, maka pemerintah menanggung beban tambahan karena sejak pertengahan tahun ini, harga minyak dunia telah merangkak naik. Meski di akhir tahun harga minyak dunia telah menurun, tapi Pertamina masih belum berencana menurunkan harga solar.

Dari Rp 130,4 triliun total realisasi subsidi energi, Rp 84,3 triliun memang berasal dari subsidi BBM dan LPG. Nilai ini mencapai 179,8 persen dari asumsi APBN yang hanya Rp 46,9 triliun. Oleh sebab itu, pertumbuhan BBM dan LPG hingga November tahun ini mencapai 108,9 persen, melonjak dibandingkan tahun lalu yang hanya 12,3 persen.

Sementara, realisasi yang masih mencerminkan asumsi terjadi pada subsidi listrik. Dalam APBN 2018, asumsi anggaran untuk subsidi listrik adalah sebesar Rp 47,7 triliun. Sedangkan realisasi hingga November 2018 telah mencapai Rp 46,1 triliun atau 96,8 persen dari APBN 2018. Angka Rp 47,7 triliun ini juga naik dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp 45,4 triliun. "Ini karena ada pembayaran subsidi listrik untuk tahun sebelumnya," kata Sri.