Ekonomi Dunia Bergejolak, Darmin Sebut Indonesia Tumbuh Stabil

Rabu, 5 Desember 2018 18:05 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bersama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Wakil Kepala Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida mengumumkan paket kebijakan ekonomi ke XVI di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 16 November 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah terus konsisten menjalankan transformasi ekonomi, khususnya dalam menggarap kebijakan ekonomi supply-side hingga akhir masa pemerintahan. Meskipun, kata dia, kondisi perekonomian global masih bergejolak dan penuh dengan ketidakpastian diperkirakan masih akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi negara maju dan negara berkembang.

Simak: Darmin: Paket Kebijakan Ekonomi 16 Perlu Waktu Menarik Investor

Berdasarkan data International Monetary Fund (IMF) yang dirilis pada Oktober 2018, perekonomian dunia diprediksi sedikit melambat dari 3,73 persen, menjadi 3,7 persen.

Menurut Darmin, hasil dari konsistensi menjalankan kebijakan supply-side era Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla atau Jokowi-JK selama empat tahun belakangan terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang stabil di tengah gejolak ekonomi dunia.

"Bahkan, hal ini juga diikuti oleh indikator sosial yang juga membaik, seperti tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, rasio gini, hingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Artinya, semua kebijakan sudah mengarah pada pembangunan yang berkualitas," kata Darmin di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Rabu, 5 Desember 2018.

Advertising
Advertising

Menurut Darmin ini merupakan capaian yang baik, mengingat biasanya pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan perbaikan keadaan sosial. "Hal ini adalah suatu prestasi yang baik," ujar dia.

Menurut Darmin keputusan untuk memprioritaskan kebijakan ekonomi supply-side sudah dilaksanakan sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi-JK. Kebijakan itu dijalankan melalui perbaikan infrastruktur, perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan kebijakan reforma agraria. Kebijakan supply-side ini, kata dia, selain lebih mudah dikendalikan, juga mampu membuka kesempatan bagi seluruh masyarakat secara merata di pedesaan dan perkotaan.

“Pendekatan ini dapat diwujudkan tanpa adanya perpindahan barang dan jasa secara besar-besaran ke luar ataupun ke dalam negeri. Namun, kebijakan demand-side tidak boleh dilupakan dengan tetap mendorong investasi dan konsumsi masyarakat” ujar Darmin.

Darmin yakin fokus kebijakan supply-side terus digalakkan untuk memberikan multiplier effect yang besar yang terus diselaraskan dengan program pemerataan ekonomi. Infrastrukur, kata dia, akan melahirkan kegiatan-kegiatan baru yang ditransformasikan dari kegiatan lama.

"Sistem logistik juga perlu dibangun juga setelah infrastruktur tersedia. Hal ini dapat direalisasikan dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah supaya membuat pasar pengepul agar konektivitas terbentuk secara sempurna” kata Darmin.

Berita terkait

Mentan Amran Dampingi Presiden Gowes Sapa Warga di Mataram

6 menit lalu

Mentan Amran Dampingi Presiden Gowes Sapa Warga di Mataram

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turut serta bersama presiden menyapa warga Mataram.

Baca Selengkapnya

Soal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?

22 menit lalu

Soal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?

Jokowi pernah memerintahkan pengkajian soal status bagi diaspora, tapi menurun Menteri Hukum bukan kewarganegaraan ganda.

Baca Selengkapnya

Alasan Pengamat Sebut Jokowi dan SBY Jadi Mentor Andal Prabowo

1 jam lalu

Alasan Pengamat Sebut Jokowi dan SBY Jadi Mentor Andal Prabowo

Pengamat menilai hubungan Jokowi dengan Megawati yang renggang membuat Jokowi dan Prabowo akan terus bersama.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

1 jam lalu

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

Jokowi meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis pagi, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin Usai Timnas Indonesia Dikalahkan Uzbekistan

1 jam lalu

Komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin Usai Timnas Indonesia Dikalahkan Uzbekistan

Timnas Indonesia kalah melawan Uzbekistan dalam semifinal Piala Asia U-23 2024. Ini komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi dalam Sorotan Aksi Hari Buruh Internasional Kemarin

1 jam lalu

Presiden Jokowi dalam Sorotan Aksi Hari Buruh Internasional Kemarin

Aksi Hari Buruh Internasional pada Rabu kemarin menyoroti janji reforma agraria Presiden Jokowi. Selain itu, apa lagi?

Baca Selengkapnya

Massa Aksi May Day Bakar Baliho Jokowi dan Hakim MK Sebagai Bentuk Kekecewaan

14 jam lalu

Massa Aksi May Day Bakar Baliho Jokowi dan Hakim MK Sebagai Bentuk Kekecewaan

Peserta aksi Hari Buruh Internasional atau May Day membakar baliho bergambar Presiden Jokowi di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakpus

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

16 jam lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

4 Lika-liku Perjalanan RUU DKJ Hingga Resmi Disahkan Presiden Jokowi

17 jam lalu

4 Lika-liku Perjalanan RUU DKJ Hingga Resmi Disahkan Presiden Jokowi

Pengesahan RUU DKJ ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta 25 April 2024 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal yang sama oleh Mensesneg.

Baca Selengkapnya

Massa Aksi Hari Buruh Gagal Demo di Depan Istana, Presiden Jokowi Ada di Mana?

17 jam lalu

Massa Aksi Hari Buruh Gagal Demo di Depan Istana, Presiden Jokowi Ada di Mana?

Demonstrasi memperingati Hari Buruh itu membawa dua tuntutan. Salah satunya tuntutan mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Baca Selengkapnya