TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar jangan sampai ada pihak-pihak yang tak bertanggung jawab meminta saham dari divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia.

Baca: Jokowi: Indonesia Harus Dapat 51 Persen Saham Freeport

"Presiden menekankan, harus kita hati-hati untuk keberpihakan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika. Jangan sampai ada orang lain masuk dengan gelap," kata Gubernur Papua Lukas Enembe usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 29 November 2018.

Enembe mengatakan, banyak orang yang menginginkan saham Freeport. Sebab, kata dia, hal itu terbukti dengan kejadian 'Papa Minta Saham' yang melibatkan mantan Ketua DPR, Setya Novanto. "Mau bapak minta saham, mama minta saham. Kan banyak. Jadi, Presiden tidak menginginkan seperti itu. Proses negosiasi tidak boleh ada orang lain masuk dengan cara seperti itu," katanya.

Menurut Enembe, dalam proses divestasi 51 persen saham Freeport, tidak ada pihak yang memiliki niatan seperti itu. Sehingga, ia mengatakan proses divestasi saat ini terjadi dengan cepat dan tahapannya akan selesai pada Desember 2018.

Hari ini, Jokowi mengadakan rapat terbatas mengenai percepatan pelaksanaan divestasi PT Freeport Indonesia. Ia menargetkan seluruh tahapan divestasi saham PT Freeport rampung sebelum akhir tahun ini.

Jokowi mengatakan bahwa ia sudah mendapat laporan mengenai sejumlah tahapan proses divestasi 51 persen saham PT Freeport sudah bisa dituntaskan. Antara lain pada September 2018, sudah ada tiga kesepakatan yang ditandatangani, yaitu investment agreement, sales and purchase agreement, dan subscription agreement.

Baca: Jokowi Sindir Pihak yang Tidak Dukung HoA Freeport 51 Persen

Menurut Jokowi, proses divestasi 51 persen saham PT Freeport harus segera selesai. Sebab, tambang di kawasan Papua adalah sumber daya alam yang strategis. "Akan kita gunakan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, utamanya rakyat Papua," ujarnya.