Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sempat galau karena selama 4 tahun kepemimpinannya pembangunan kilang belum ada yang selesai. Padahal pembangunan kilang sangat penting untuk menekan impor BBM.

Baca juga: Luhut: Jokowi Minta Dana Pungutan Ekspor CPO untuk Petani Kecil

"Presiden pun galau, karena sudah 4 tahun jadi Presiden belum ada yang jadi pembangunan kilang," ujar Luhut dalam acara Pertamina Energy Forum di Raffles Hotel, Kamis, 29 November 2018.

Luhut pun meminta agar pembangunan kilang tidak ditunda-tunda lagi. Saat ini, pemerintah tengah membangun kilang baru di Tuban dan Bontang.

Luhut menjelaskan defisit transaksi berjalan atau CAD sangat berpengaruh dengan adanya impor minyak. Ia memprediksi CAD tahun ini bisa mendekati US$ 24 miliar. Angka itu lebih besar dari tahun lalu sebesar US$ 17 miliar.

"Dengan langkah B20, dan local content kita akan bisa bikin single digit CAD untuk 2019," kata dia.

Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), porsi impor BBM saat ini sekitar 52 persen dan akan dikurangi secara bertahap sehingga diharapkan tidak ada lagi impor BBM pada 2025. Cara mengurangi porsi impor BBM dengan meningkatkan kapasitas kilang menjadi lebih dari 2 juta barel per hari melalui pembangunan kilang baru dan revitalisasi kilang yang ada melalui program Refinery Development Master Plan (RDMP).

Pengembangan kilang adalah salah satu bentuk transformasi energi sehingga dalam perencanaan, Dewan Energi Nasional juga menetapkan jenis dan volume cadangan operasional untuk keperluan minimum 30 hari konsumsi. Dewan Energi Nasional Juga menetapkan jenis, jumlah, waktu, dan lokasi serta pengelolaan Cadangan Penyangga Energi (CPE) dan menyusun peta jalan pengelolaan CPE.

Pembangunan dan pengembangan kilang minyak selain mendukung ketahanan energi nasional juga dapat menghemat lebih dari US$ 1 triliun per tahun. Sebagai gambaran, ketika Indonesia melakukan impor produk olahan atau melakukan pengolahan sendiri di kilang ada selisih harga sekitar 5 persen. Artinya bila kebutuhan masyarakat sekitar 1,6 – 1,7 juta bph, masih ada kekurangan pasokan sekitar 900 ribu bph. Artinya ketika Indonesia memiliki kilang minyak yang memadai dan bisa menghasilkan BBM sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia maka penghematan sudah jelas ada di depan mata.

Baca berita soal Luhut Pandjaitan lainnya di Tempo.co.