Luhut: Jokowi Minta Dana Pungutan Ekspor CPO untuk Petani Kecil

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kanan), didampingi Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (kiri), berjalan menuju ruangan pembukaan Our Ocean Conference di Nusa Dua, Bali, Senin, 29 Oktober 2018. Presiden Jokowi membuka Our Ocean Conference 2018, yang digelar pada 29-30 Oktober 2018 di Bali Nusa Dua Convention Center. ANTARA/MediaOOC2018/Prasetia Fauzani

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kanan), didampingi Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (kiri), berjalan menuju ruangan pembukaan Our Ocean Conference di Nusa Dua, Bali, Senin, 29 Oktober 2018. Presiden Jokowi membuka Our Ocean Conference 2018, yang digelar pada 29-30 Oktober 2018 di Bali Nusa Dua Convention Center. ANTARA/MediaOOC2018/Prasetia Fauzani

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta dana dari pungutan ekspor minyak sawit mentah (CPO) digunakan untuk membantu petani petani kecil yang saat ini kesulitan menyusul anjloknya harga kelapa sawit.

    Baca juga: Kondisi Darurat Buat Pemerintah Sesuaikan Pungutan Ekspor CPO

    "Kita kan punya Rp 30 triliun lebih dana di situ, Presiden juga minta bisa enggak digunakan untuk membantu petani-petani kecil itu," kata Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut B Panjaitan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 26 November 2018.

    Luhut mengakui harga CPO terus turun sehingga pemerintah menurunkan hingga nol persen pungutan ekspor CPO hingga enam bulan ke depan. Ia menyebutkan Presiden Jokowi memberi perhatian kepada petani kecil yang akan terkena dampak turunnya harga itu.

    "Setelah enam bulan kita lihat dulu, kan sekarang sawit itu ke rakyat kecil, Presiden melihat ke rakyat kecil aja, nanti kita lihat lagi gimana respons dari market," katanya.

    Kemarin, pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit memutuskan menetapkan pungutan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) menjadi 0 per ton dari sebelumnya 50 dolar AS per ton. Penetapan tersebut diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

    Menurut Luhut, pemerintah akan terus berupaya mendorong harga CPO kembali membaik dan stabil. Mengenai kebijakan B20 yang mewajibkan penggunaan CPO sebagai bahan bakar sehingga harga CPO naik, Luhut mengatakan saat ini harga minyak dunia juga turun.

    "Sekarang kan bagaimana kita main dengan perubahan-perubahan dunia ini, perubahan dunia kan cepat. Dengan harga minyak turun, kita juga untung karena rupiah menguat, tapi kan ada juga yang ini (CPO) rugi. Jadi bagaimana kita menjaga ekuilibriumnya," kata Luhut Pandjaitan.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?