TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Kadin dan Ketua Apindo Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Sanny Iskandar mengatakan telah menemui pemerintah untuk membicarakan terkait revisi Daftar Negatif Investasi atau DNI yang dinilai tidak melibatkan para pengusaha. Ia mengatakan Kadin, Apindo dan Hipmi bertemu pemerintah pada pekan lalu.

BACA: DNI Dikritik, JK: Saya, Presiden dan Menko Maritim Juga Pengusaha

“Intinya kami minta perwakilan dunia usaha dilibatkan agar kebijakan yang dikeluarkan lebih efektif direspons oleh pelaku usaha dan tidak memberikan dampak negatif, khususnya bagi industri UMKM,” kata dia saat dihubungi Tempo, melalui pesan singkat, Minggu, 25 November 2018.

Ia mengatakan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koordinator Perekonomian akan meninjau kembali kebijakan terkait relaksasi DNI. “Agar memberikan dukungan positif atas posisi industri UMKM dan tidak justru melemahkan,” kata dia.

Sebelumnya para pengusaha merasa tidak diajak berkonsultasi untuk merevisi Daftar Negatif Investasi atau DNI. Mereka meminta agar kebijakan tersebut untuk ditunda sementara.

Pemerintah sebelumnya merelaksasi sejumlah ketentuan DNI. Harapannya, kebijakan tersebut bisa mendorong substitusi barang impor. Kebijakan ini merupakan salah satu bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI.

Dalam revisi DNI terbaru, pemerintah mengusulkan 54 bidang usaha untuk direlaksasi. Penanaman modal di sebanyak 25 bidang usaha di antaranya dibuka untuk asing hingga 100 persen.