TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan saat ini Indonesia menghadapi persoalan yang pelik terkait transaksi berjalan yang defisit, terlebih jika masalah ini sering kali dibawa ke ranah politik. "Kita itu kan di bidang ekonomi, menghadapi persoalan fakta-fakta, bahwa transaksi berjalan kita defisitnya, walaupun tidak besar sekali, tapi cukup merepotkan," katanya, di kantornya, Senin, 19 November 2018.

Baca: BI: Upaya Tekan Defisit Transaksi Berjalan Butuh Waktu

Secara umum, kata Darmin, pemerintah ingin supaya defisit transaksi berjalan (CAD) itu berkurang secara bertahap. Untuk menekan CAD tersebut, harus ada investasi terlebih dahulu.

Menurut Darmin, agar investasi masuk ke dalam negeri, pemerintah dan Bank Indonesia mengambil langkah kebijakan, seperti yang menaikkan suku bunga acuan menjadi 6 persen. Ia menilai yang dilakukan BI bertujuan agar memberikan keyakinan kepada pasar, bahwa investasi di Indonesia menguntungkan, karena tingkat bunga tinggi. Dengan begitu, pasangan dari transaksi berjalan yaitu transaksi finansial dan modal bakal membaik.

Lebih lanjut Darmin menjelaskan inti dari sejumlah kebijakan pemerintah seperti penerapan B-20, kebijakan bea masuk impor dan paket kebijakan ke-16 untuk mengisi kekurangan Indonesia di bidang ekonomi. "Perluasan insentif pajak, kemudian DHE, dan relaksasi DNI, ini semua tujuannya adalah untuk mengisi," katanya.

Kalau dilihat industri secara keseluruhan, menurut Darmin, banyak sekali potensi investasi yang bolong sejak lama. Jika solusi hal itu itu tidak dipikirkan, maka tiap kali ekonomi Indonesia tumbuh, namun barang yang dibutuhkan tidak ada di dalam negeri, artinya Indonesia harus melakukan impor. "Apa kita mau begitu terus?" ucapnya.

Darmin menyebutkan, meskipun memasuki tahun politik seperti sekarang, tiap orang tidak bisa hanya berpikir politik. "Tapi kita perlu berpikir apa yang perlu kita lakukan di bidang ekonomi."

Sebelumnya, pemerintahan presiden Jokowi meluncurkan paket kebijakan ekonomi ke-16. Dalam salah satu paket kebijakan ini, pemerintah memberikan relaksasi berupa sejumlah sektor dilepas dari Daftar Negatif Indonesia atau DNI. Artinya ada sejumlah sektor yang bisa dikuasai kepemilikannya sebesar 100 persen untuk investor asing.

Baca: BPS Sebut Defisit Perdagangan Melonjak, Kemenkeu: Masih Sehat

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady mengatakan dalam daftar relaksasi tersebut pemerintah melepas sebanyak 54 bidang usaha ke asing. "Tentunya dengan pelepasan DNI diharapkan bisa meningkatkan nilai investasi," kata Edy saat mengelar konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat pekan lalu, 16 November 2018.

Simak berita menarik lainnya terkait defisit hanya di Tempo.co.