TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menginginkan peran industri kelautan dan perikanan diperkuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto mengatakan penguatan ini perlu dilakukan untuk mempersiapkan industri menghadapi era revolusi industri 4.0 lewat peningkatan daya saing dan produktivitas.

Baca juga: Susi Pudjiastuti: Ekonomi Disebut Melambat, Perikanan Sebaliknya

"Yang kami harapkan juga sekarang ini adalah peningkatan investasi serta dukungan regulasi yang pro bisnis," kata Yugi dalam diskusi bertajuk "Sumbang Pemikiran Kadin untuk RPJMN 2020-2024 dalam Peningkatan Industri Kelautan dan Perikanan" di Kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 14 November 2018.

Saat ini, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas tengah menyusun rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024. Adapun, RPJMN merupakan acuan pembangunan para pemimpin dan pengambil kebijakan Indonesia baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik.

Yugi mencontohkan salah satu regulasi yang masih menghambat di industri ini adalah perpanjangan izin operasional nelayan. Seperti dalam Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang belum terintegrasi dalam sistem online single submission atau OSS (sistem perizinan terpadu).

Yugi melanjutkan, selain regulasi sebagai bahan pertimbangan dalam Rancangan RPJMN 2020-2024, pemerintah perlu menitikberatkan pada aspek peningkatan kesejahteraan nelayan, penyediaan bahan baku dan logistik. Pemerintah juga perlu memikirkan upaya industri untuk membantu peningkatan devisa negara, penyerapan tenaga kerja dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Yugi mengatakan kualitas sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan juga perlu terus didorong. Apalagi, saat ini peran teknologi dan inovasi juga tentu sangat menentukan.

Selain itu, Yugi berujar pemerintah perlu memikirkan mengenai perikanan dan kelautan dengan model budidaya. Apalagi, model ini memiliki nilai tambah yang lebih besar dan potensi yang cukup menjanjikan.

“Kami harapkan Indonesia mulai memperkuat perikanan budidaya modern, pengembangannya ini harus didukung payung hukum tata ruang serta riset dan pengembangan yang mumpuni,” ujar Yugi.

Pemerintah, kata Yugi, juga harus mempertimbangkan upaya mengembangkan armada perikanan tangkap dengan kapal nelayan yang mampu beroperasi di laut lepas untuk memanfaatkan potensi

Seperti diketahui, FAO memprediksi pasar seafood dunia pada 2024 mencapai 240 juta ton, 160 juta ton di antaranya adalah dari perikanan budidaya. Sementara KKP menargetkan produksi perikanan naik hingga 20 persen per tahun. Adapun pada 2017, produksi perikanan tangkap mencapai 6,8 juta ton. Sedangkan produksi perikanan budidaya sebesar 16,1 juta ton dengan rincian 5,65 juta ton ikan dan 10,45 juta ton rumput laut.