TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP melakukan pengembangan terhadap konsep Blue Economy atau ekonomi biru yang merupakan pengelolaan potensi akuakultur atau budi daya perairan secara berkelanjutan. Konsep ini dinilai akan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.

Baca: KKP Menduga Sandiaga Uno Tidak Paham Izin Perikanan, Mengapa?

"Melalui konsep Blue Economy akuakultur, kita akan dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat, mengubah kemiskinan menjadi kesejahteraan, karena sistem ekonomi konvensional sudah tidak mampu menyerap konsep hakiki pembangunan berkelanjutan," kata Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Slamet Soebjakto dalam keterangan tertulis, Ahad, 11 November 2018.

Menurut Slamet, sistem ekonomi biru akan mendorong pengelolaan perikanan budidaya secara efisien melalui kreativitas dan inovasi teknologi. Dengan begitu akan mampu mendorong industrialisasi kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dengan pendekatan yang ramah lingkungan dan efisien.

Slamet menyatakan, dengan begitu penerapan konsep ekonomi biru juga sekaligus akan dapat menjawab tantangan kerentanan pangan melalui peningkatan produksi ikan, serta berkontribusi dalam peningkatan devisa negara melalui peningkatan volume dan nilai ekspor komoditas akuakultur.

"Prinsip Blue Economy bukan hanya environmental friendly, tapi multiple cash flow artinya ada keuntungan berlipat secara ekonomi karena limbah bisa jadi nilai ekonomi untuk menghasilkan produk lain," kata Slamet. Selain itu Blue Economy harus dapat memberdayakan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja sosial secara inklusif.

Sebelumnya terkait dengan ketahanan pangan, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon menekankan pentingnya amnesti data sebagai upaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Ia menilai, tanpa ada konsolidasi data, kebijakan pangan yang benar akan sulit dirumuskan. Apalagi ada fenomena kekacauan data terindikasi dari adanya perbedaan antara satu instansi dengan instansi yang lain.

Lebih jauh, Slamet menjelaskan bahwa tantangan akuakultur saat ini yaitu bagaimana mencukupi kebutuhan pangan masyarakat dunia di tengah permasalahan penurunan daya dukung lingkungan dan perubahan iklim global.

Berdasarkan data FAO, tercatat hingga tahun 2050 penduduk dunia akan mencapai 9,7 miliar jiwa yang menuntut adanya kebercukupan pangan secara berkelanjutan. Namun di sisi lain, FAO juga mempediksi hingga tahun 2030, kontribusi akuakultur terhadap kebutuhan perikanan dunia diperkirakan akan mencapai 58 persen.

Baca: Ribuan Hektare Lahan Tambak Garam Lenyap, Ini Kata KKP

"Aplikasi konsep Blue Economy akuakultur sangat berperan penting dalam pembangunan nasional yang diharapkan menjadi basis utama dalam membangun kemandirian dan ketahanan pangan nasional," ucap Slamet. Ia berharap konsep itu juga membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan memberikan porsi besar bagi peran pemberdayaan masyarakat.

ANTARA