TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan jumlah pekerja konstruksi bersertifikat di Indonesia tahun depan ditambah hingga 10 kali lipat dari yang ada saat ini. "Tapi Pak Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono), sertifikat jumlahnya segini sedikit. Saya minta tahun depan 10 kali lipat dari yang diberikan sekarang, karena dalam persaingan global, sertifikat seperti ini sangat dibutuhkan sekali untuk operator alat berat, pasang batu, pasang baja ringan, bangun irigasi semua di sini," katanya di JIExpo Jakarta, Rabu, 31 Oktober 2018.

Baca: Rizal Ramli: Kebijakan Ekonomi Jokowi Masih Konservatif

Hal itu disampaikan Jokowi saat menyerahkan sertifikat kompetensi kepada perwakilan 10 ribu tenaga kerja konstruksi se-Indonesia. Ke-10 ribu tenaga kerja konstruksi yang hadir merupakan tenaga kerja yang telah disertifikasi dan akan disertifikasi dalam rangkaian kegiatan konstruksi Indonesia, Indonesia Infrastructure Forum dan Intertraffic Indonesia 2018.

Spesialisasi seperti ini, menurut Jokowi, sangat penting untuk menunjukkan bahwa SDM Indonesia kita terampil. "Skill kita tidak kalah dengan negara-negara lain kita berkompetisi bersaing dengan SDM negara lain," ucapnya.

Jokowi menjelaskan, dalam empat tahun terakhir, pemerintah fokus untuk membangun infrasturktur baik jalan tol, jalan raya, kereta api, bandara, bendungan, waduk, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, pos batas negara dan pembangunan infrastruktur lainnya. "Semua ini dimaksudkan untuk meningkatkan konektivitas, membuka keterisolasian, memudahkan dan memurahkan transportasi serta biaya logistik," tuturnya.

Hal ini, menurut Jokowi, bukan saja dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi. "Tapi juga mempersatukan Indonesia karena orang bisa bekerja dari Aceh langsung ke Papua."

Artinya, menurut Presiden, pembangunan infrastruktur bisa mempersatukan Indonesia dan juga menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "Jadi jangan hanya dilihat sebagai urusan ekonomi tapi juga urusan mempersatukan bangsa ini dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jika tanpa industri konstruksi tanpa insinyur sipil, arsitek seperti bapak ibu sekalian saya pastikan program pemerintah membangun infrastruktur tidak berjalan," kata Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi pun memuji para pekerja konstruksi terutama para pelaku di lapangan termasuk yang bekerja di daerah terisolasi. "Kerja lapangan sangat berat, saya pun kalau bisa memilih ingin duduk di kantor, di ruangan AC. Tapi kenapa saya ingin ngecek terus ke lapangan? Karena saya ingin pastikan pekerjaan-pekerjaan yang saya berikan ke kementerian selesai dengan kualitas yang baik," ucapnya.

Data Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR menyebutkan, dari total 8,14 juta tenaga kerja konstruksi, baru 10 persen yang bersertifikat dengan latar belakang tingkat pendidikan di bawah pendidikan SMA sebanyak 5,98 juta dan di atas pendidikan SMA sebanyak 2,15 juta. Sertifikat yang telah dikeluarkan terdiri atas 525.857 untuk tenaga terampil (analisis/teknisi dan operator) dan sertifikat tenaga ahli sebanyak 241.322.

Baca: Bank Dunia Menilai Kebijakan Jokowi Ini Tak Redam Defisit

Terkait dengan permintaan Jokowi itu, saat ini dari jumlah tenaga kerjanya yang sudah tersertifikasi sebanyak 485.534 orang dengan komposisi tenaga terampil sebanyak 333.706 orang dan tenaga ahli sebanyak 151.828 orang. Komitmen pemerintah dalam anggaran infrastruktur RAPBN 2019 sebesar Rp 420,5 triliun yang merupakan 17,2 persen dari total APBN tahun 2019 sebesar Rp 2,44 triliun.

ANTARA