TEMPO.CO, Surabaya - Pemerintah Indonesia memutuskan untuk membebaskan tarif untuk Jembatan Tol Suramadu. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan pemerintah tidak takut rugi atas kebijakan ini.

Baca: Rizal Ramli: Kebijakan Ekonomi Jokowi Masih Konservatif

"Negara itu tidak hitung untung rugi, negara itu berhitung berkaitan dengan keadilan sosial, yang berkaitan dengan rasa keadilan dan kesejahteraan," katanya di tengah Jembatan Jembatan Suramadu, Jawa Timur, Sabtu, 27 Oktober 2018.

Jokowi menjelaskan selama ini tarif dari Jembatan Suramadu menyumbang Rp 120 miliar untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski berpotensi kehilangan pendapatan sebesar itu, ia sangat yakin APBN masih bisa menanggung untuk biaya operasionalnya. "Masih mampu kalau segitu," tuturnya.

Jokowi menuturkan keputusan pemerintah ini bermula dari masukan para tokoh masyarakat, ulama, dan Ikatan Keluarga Madura (IKAMA). Pada 2015 pemerintah sudah menggratiskan tarif untuk sepeda motor.

Setahun berselang, pemerintah memotong tarif sebesar 50 persen. Namun, kata Jokowi, hal itu tak kunjung mampu meningkatkan perekonomian di Madura.

Setelah itu, kata Jokowi, masyarakat kembali meminta agar Jembatan Suramadu dijadikan nontol dan bebas tarif. Usai melakukan perhitungan dan kajian akhirnya pemerintah setuju.

"Kami ingin agar sektor turisme, properti, investasi bisa betul-betul bergerak di Madura, terbuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya, ujarnya.