Inalum Dapatkan Rating Baa2 atau Stabil dari Moody's

Jumat, 26 Oktober 2018 17:23 WIB

CEO Freeport Richard Adkerson dan Dirut Inalum Budi Gunadi Sadikin berbincang saat penandatanganan sejumlah perjanjian sebagai kelanjutan dari Pokok-pokok Perjanjian (Head of Agreement) terkait dengan penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia (PTFI) ke Inalum di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis, 27 September 2018. Tempo/Tony Hartawan

Jakarta - Lembaga pemeringkat Moody's Investor Service atau Moody's memberikan peringkat penerbit Baa2 kepada Perusahaan PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum. Rating Baa2 juga diberikan kepada perusahaan mengenai proposed senior unsecured notes kepada Inalum.

Baca juga: Inalum: Tak Ada yang Bisa Batalkan Divestasi Freeport

"Pandangan (outlook) tentang rating Baa2 (artinya) stabil. Ini adalah pertama kalinya Moody's memberikan peringkat kepada Inalum," seperti dikutip dari Laporan Moody's yang dipublikasikan melalui laman resmi pada Jumat, 26 Oktober 2018.

Adapun, peringkat penerbit Inalum Baa2 mencerminkan penerapan metodologi rating yang dilakukan Moody untuk penerbit yang terkait dengan pemerintah dan telah diterbitkan pada Juni 2018. Metodologi ini menggabungkan dua aspek. Keduanya adalah penilaian kredit baseline ba2 (BCA) dan peningkatan tiga tingkat berdasarkan harapan Moody's tentang kemungkinan dukungan luar biasa yang besar bagi perusahaan dari pemerintah Indonesia (Baa2 stabil) pada saat dibutuhkan.

"Arti Ba2 BCA Inalum ini, menggambarkan diversifikasi portofolio dari pertambangan milik Inalum di berbagai komoditas seperti batubara, emas, nikel, timah, tembaga dan aluminium, serta biayanya yang rendah, operasi yang kompetitif secara global," kata Brian Grieser, Wakil Presiden dan Pejabat Kredit Senior Moody's dalam rilis yang sama.

Adapun Inalum adalah perusahaan holding milik negara yang berupa Badan Usaha Milik Negara dan menaungi berbagai perusahaan tambang milik negara. Pemerintah telah menunjuk Inalum untuk menjadi pemegang saham terbesar yang mengelola tambang milik PT Freeport Indonesia (PTFI) setelah sebelumnya, Pemerintah Indonesia melakukan akuisisi 51 persen besar saham PT FI senilai USD 3-4 juta dolar atau senilai Rp 56 triliun.

Grieser mengatakan Inalum akan mendapat manfaat dari skala operasi PTFI, yang menambang tambang tembaga terbesar kedua di dunia dan tambang emas terbesar di Grasberg. Namun, lanjut dia, risiko kredit akan meningkat karena peningkatan yang cukup besar dalam leverage keuangan dan proyek perluasan modal yang kompleks di PTFI.

Berita terkait

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

5 jam lalu

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Menteri Bahlil Soal Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, 3 Pemicu Pinjol Makin Marak

6 jam lalu

Terkini Bisnis: Menteri Bahlil Soal Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, 3 Pemicu Pinjol Makin Marak

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061.

Baca Selengkapnya

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

8 jam lalu

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

Pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport hingga 2061. Menteri Bahlil Lahadalia klaim Freeport sudah jadi perusahaan milik Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Izin Ekspor Konsentrat Freeport, Wamen BUMN Komitmen Selesaikan Smelter

2 hari lalu

Soal Izin Ekspor Konsentrat Freeport, Wamen BUMN Komitmen Selesaikan Smelter

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa kementeriannya sedang berdiskusi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM soal rencana izin ekspor konsentrat tembaga oleh PT Freeport Indonesia.

Baca Selengkapnya

Bahlil Sebut Izin Freeport Diperpanjang sampai 2061, Tunggu Revisi PP Minerba

3 hari lalu

Bahlil Sebut Izin Freeport Diperpanjang sampai 2061, Tunggu Revisi PP Minerba

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan proses perpanjangan izin Freeport, yang habis pada 2041, hampir selesai.

Baca Selengkapnya

2023, PT Freeport Indonesia Catat Laba Rp 48,79 Triliun dan Setor Rp 3,35 Triliun ke Pemda Papua

4 hari lalu

2023, PT Freeport Indonesia Catat Laba Rp 48,79 Triliun dan Setor Rp 3,35 Triliun ke Pemda Papua

PT Freeport Indonesia berhasil memproduksi tembaga 1,65 miliar pound serta 1,97 juta ounces emas dan meraup laba bersih Rp 48,79 triliun pada 2023.

Baca Selengkapnya

Mengenal Moody's yang Memberi Indonesia Peringkat Kredit Baa2 dan Membuat Pemerintah Lega

13 hari lalu

Mengenal Moody's yang Memberi Indonesia Peringkat Kredit Baa2 dan Membuat Pemerintah Lega

Lembaga pemeringkat Moody's kembali mempertahankan Soverign Credit Rating (SCR) atau peringkat kredit Indonesia di Baa2

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Lesu Rupiah terhadap Dolar AS, 7 Orang Terkaya di Dunia hingga Riwayat Saham Freeport Indonesia

18 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Lesu Rupiah terhadap Dolar AS, 7 Orang Terkaya di Dunia hingga Riwayat Saham Freeport Indonesia

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Sabtu, 13 April 2024 dimulai dengan nilai rupiah anjlok ke level Rp 16.128 per dolar AS.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Keputusan WFH dan WFO bagi ASN setelah Libur Lebaran, Riwayat Saham Freeport Indonesia

19 hari lalu

Terkini Bisnis: Keputusan WFH dan WFO bagi ASN setelah Libur Lebaran, Riwayat Saham Freeport Indonesia

Keputusan work from home atau WFH dan work from office (WFO) bagi ASN pada Selasa-Rabu, 16-17 April 2024.

Baca Selengkapnya

Riwayat Saham Freeport Indonesia: Dijual ke Bakrie dan Dibeli Lagi, Kini 61 Persennya Diincar RI

19 hari lalu

Riwayat Saham Freeport Indonesia: Dijual ke Bakrie dan Dibeli Lagi, Kini 61 Persennya Diincar RI

Presiden Jokowi memerintahkan divestasi saham lanjutan PT Freeport Indonesia sehingga negara mempunyai saham 61 persen.

Baca Selengkapnya