Soal Data Produksi Beras, Jusuf Kalla: Tugas Kementan Tanam Padi

Reporter

Antara

Selasa, 23 Oktober 2018 15:32 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla tiba saat menghadiri pembukaan KTT Asia-Europe Meeting (ASEM) Ke-12 di Brussels, Belgia, 18 Oktober 2018. REUTERS/Piroschka van de Wouw

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Kementerian Pertanian tetap dilibatkan dalam penghitungan proyeksi produksi beras, yaitu fokus menanam benih padi di luas sawah yang telah dihitung Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga terkait.

Baca juga: Darmin Nasution: Data Proyeksi Beras Kementan Sering Meleset

"Tugas Kementan menanam padi di sawah yang sudah dihitung. Selama ini, karena (Kementan) hitungnya terlalu tinggi, maka hitungnya 83 (juta ton produksi gabah kering giling). Ya berarti 20 juta ton gabah ke mana? Kan jelas di situ perdebatannya," kata Kalla kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa, 23 Oktober 2018.

Sebelumnya, Kementan memperkirakan produksi gabah kering giling secara nasional pada 2018 mencapai sekitar 80 juta ton. Data proyeksi produksi beras nasional tersebut didasarkan pada penghitungan luas lahan yang dilakukan Kementan sendiri.

Namun, setelah Kalla menginstruksikan BPS mencari metode penghitungan luas lahan dengan benar dan secara akademis, ditemukan bahwa sebenarnya proyeksi produksi gabah kering giling tahun 2018 sebanyak 56,54 juta ton.

Penghitungan luas lahan panen gabah kering giling oleh Kementan selalu naik setiap tahunnya. Sementara, menurut Kalla, luas sawah pasti berkurang karena ada pembangunan di daerah.

"Itu (luas sawah) berkurang terus, (tapi) tidak dikurangi di penghitungan, karena itu makanya naik terus beras itu, padahal sebenarnya tidak. Tapi konsumsi (beras) juga menurun, jangan lupa," kata Kalla.

Pemerintah akhirnya sepakat menyempurnakan metode penghitungan produksi beras dengan menggunakan data pengawasan satelit untuk memperkirakan luas lahan sawah.

Tahap pertama, penyempurnaan metode penghitungan produksi beras dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan Kementerian ATR, Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) untuk menghitung luas bahan baku sawah nasional.

Tahap kedua, BPS dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) berperan melakukan penghitungan luas panen. Tahap ketiga, BPS kemudian melakukan penghitungan produksi gabah kering per hektare. Tahap terakhir, dilakukan penghitungan konversi gabah kering menjadi beras oleh BPS.

Jusuf Kalla mengatakan kekeliruan penghitungan data proyeksi produksi beras nasional selama ini terjadi sejak 20 tahun terakhir. "Selama ini, sejak tahun 1997, terjadi suatu angka yang sesuai dengan lapangan. Angka produksi beras sejak 1997 sampai dengan sekarang itu terjadi produksi yang bertambah terus, padahal di lain pihak sawah berkurang 1,5 persen per tahun, dan penduduk bertambah," ujar dia.

ANTARA

Berita terkait

Mengenal Guinea, Lawan Timnas Indonesia U-23 di Playoff Olimpiade Paris 2024

5 jam lalu

Mengenal Guinea, Lawan Timnas Indonesia U-23 di Playoff Olimpiade Paris 2024

Timnas Indonesia U-23 harus menang melawan Timnas Guinea U-23 jika ingin lolos Olimpiade Paris 2024.

Baca Selengkapnya

Cuaca Ekstrem, Pemerintah Siapkan Impor Beras 3,6 Juta Ton

1 hari lalu

Cuaca Ekstrem, Pemerintah Siapkan Impor Beras 3,6 Juta Ton

Zulkifli Hasan mengatakan impor difokuskan ke wilayah sentra non produksi guna menjaga kestabilan stok beras hingga ke depannya.

Baca Selengkapnya

Mengapa Beras Tetap Mahal saat Harga Gabah Terpuruk? Ini Penjelasan Bulog

2 hari lalu

Mengapa Beras Tetap Mahal saat Harga Gabah Terpuruk? Ini Penjelasan Bulog

Diretur Utama Bulog, Bayu Krisnamurthi menjelaskan penyebab masih tingginya harga beras meskipun harga gabah di petani murah.

Baca Selengkapnya

Mentan Amran Genjot Produksi di NTB Melalui Pompanisasi

2 hari lalu

Mentan Amran Genjot Produksi di NTB Melalui Pompanisasi

Kekeringan El Nino sudah overlap dan harus waspada.

Baca Selengkapnya

Program Electrifying Agriculture PLN, Mampu Tingkatkan Produktivitas Pertanian

5 hari lalu

Program Electrifying Agriculture PLN, Mampu Tingkatkan Produktivitas Pertanian

Program Electrifying Agriculture (EA) dari PT PLN (Persero), terus memberikan dampak positif bagi pertanian di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Menteri Pertanian Ukraina Ditahan atas Dugaan Korupsi

9 hari lalu

Menteri Pertanian Ukraina Ditahan atas Dugaan Korupsi

Menteri Pertanian Ukraina Mykola Solsky ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka resmi dalam penyelidikan korupsi bernilai jutaan dolar

Baca Selengkapnya

Dagang Sapi Kabinet Prabowo

10 hari lalu

Dagang Sapi Kabinet Prabowo

Partai politik pendukung Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden mendapat jatah menteri berbeda-beda di kabinet Prabowo mendatang.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

10 hari lalu

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.

Baca Selengkapnya

Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

11 hari lalu

Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

Pendeta Gilbert Lumoindong dilaporkan ke polisi atas ceramahnya yang dianggap menghina sejumlah ibadah umat Islam.

Baca Selengkapnya

Pengamat Pertanian Ragu Benih dari Cina Cocok di Indonesia

11 hari lalu

Pengamat Pertanian Ragu Benih dari Cina Cocok di Indonesia

Pengamat Pertanian Khudori meragukan sistem usaha tani dari Cina yang akan diterapkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya