TEMPO.CO, Jakarta - Selama empat tahun masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla atau 4 tahun Jokowi-JK, beberapa target indikator ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 tidak tercapai. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, hingga tingkat pengangguran.

“Di dalam RPJMN itu hampir sebagian besar target ekonomi tidak tercapai, kecuali inflasi yang relatif lebih terkendali,” kata peneliti Indef Bhima Yudhistira Adhinegara Bhima ketika dihubungi, Rabu, 18 Oktober 2018.

Hal senada diungkapkan Ketua Departemen Ekonomi CSIS Yose Rizal Damuri. Menurut dia, dari beberapa indikator ekonomi, inflasi menjadi poin positif dalam pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Bahkan dalam dua bulan terakhir terjadi deflasi. Namun secara keseluruhan, Yose menilai ekonomi di era Jokowi-Jusuf Kalla cenderung stagnan.

Tempo mencoba melihat kembali beberapa target indikator ekonomi berdasarkan dokumen Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019 yang diteken Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang P.S Brodjonegoro pada Agustus 2017.

Berikut rapor 4 tahun Jokowi berdasarkan indikator di RPJMN 2015-2019 beserta tabel yang diambil dari dokumen Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019.

Pertumbuhan Ekonomi
Daftar target dan realisasi Pertumbuhan Ekonomi RPJMN 2015-2019.
Dalam dokumen Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019 yang diteken Menteri PPN atau Kepala Bappenas Bambang P.S Brodjonegoro pada Agustus 2017, tertulis target pertumbuhan ekonomi 2019 mencapai 8 persen. Dalam tabel Capaian Sasaran Pokok Pertumbuhan Ekonomi RPJMN 2015-2019, tercatat target pertumbuhan ekonomi pada 2015 dan 2016 meleset. Pada 2015, targetnya 5,8 persen, namun realisasinya hanya 4,88 persen.

Adapun pada 2016 target pertumbuhan ekonomi 6,6 persen, tapi realisasinya 5,02 persen. Pada 2017, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,07 persen dari target 5,2 persen. Namun, menurut BPS, pertumbuhan tersebut tertinggi sejak 2014. Adapun pada semester I 2018, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,17 persen.

Bhima mengatakan realisasi pertumbuhan ekonomi dalam 4 tahun terakhir hanya sekitar 5 persen. Menurut dia, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2019 terlalu tinggi dengan mengesampingkan fakta bahwa ekonomi Indonesia sangat bergantung pada harga komoditas.

“Penyebab stagnasi pertumbuhan ekonomi juga karena porsi industri manufakturnya terus menurun terhadap PDB. Di kuartal II 2018 bahkan sempat di bawah 20 persen,” kata Bhima. “Di era Jokowi, kita terlalu cepat loncat ke sektor jasa, meninggalkan industri yang makin turun.“

Adapun Yose mengatakan seharusnya target pertumbuhan ekonomi ditetapkan secara realistis. Ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak 2000-an berkisar antara 5 persen, target 8 persen dianggap kurang realistis.

Sedangkan Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika mengatakan pertumbuhan ekonomi membaik diikuti mutu yang mengesankan. “Karena sejak 2004 untuk pertama kalinya pertumbuhan ekonomi yang meningkat diiringi dengan penurunan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sekaligus,” kata dia.
<!--more-->
Nilai Tukar Rupiah
Daftar perkiraan dan realisasi Nilai Tukar Rupiah per USD dalam RPJMN 2015-2019.
Dalam RPJMN 2015-2019, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dipatok Rp 12 ribu pada 2019. Namun hingga pertengahan Oktober 2018, nilai tukar rupiah sudah menembus Rp 15 ribu. Pada 2015, perkiraan kurs rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp 12.200. Namun realisasinya mencapai Rp 13.390. Adapun pada 2016 perkiraan nilai tukar Rp 12.150, sedangkan realisasinya mencapai Rp 13.307.

Bhima memprediksi nilai tukar rupiah tahun depan bakal terus melemah. “Ada peran faktor eksternal seperti perang dagang, kenaikan suku bunga The Fed, dan instabilitas geopolitik,” katanya.

Inflasi
Daftar target dan reallisasi Inflasi dalam RPJMN 2015-2019
Dalam RPJMN 2015-2019, inflasi dipatok sebesar tak lebih dari 3,5 persen pada 2019. Untuk kategori inflasi, rapor pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla hijau atau tercapai. Pada 2015, realisasi inflasi ditekan sekitar 3,35 persen dari patokan 5 persen. Pun pada 2016 realisasinya 3,02 persen dari target 4 persen.

Bahkan dalam dua bulan berturut-turut dari Agustus sampai September 2018, terjadi deflasi. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pada Agustus deflasi 0,05 persen dan pada September sebesar 0,18 persen.

Bhima mengapresiasi indikator inflasi dalam 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK, meskipun disumbang turunnya harga minyak dalam 3 tahun terakhir. Menurut dia, adanya satgas pangan, pembangunan infrastruktur berkorelasi dengan terjaganya harga kebutuhan pokok khususnya harga pangan yang mengalami deflasi dalam 2 bulan terakhir. “Target RPJMN inflasi ada di 3,5 persen cukup realistis,” katanya.

Kemiskinan
Daftar target dan realisasi Tingkat Kemiskinan dalam RPJMN 2015-2019.
Pada akhir periode RPJMN 2015-2019, tingkat kemiskinan ditargetkan pada kisaran 7-8 persen pada 2019. Jumlah penduduk miskin pada September 2016 tercatat sekitar 27,76 juta jiwa atau 10,70 persen dari total penduduk, berkurang 0,43 persen dari 2015. Namun jumlah tersebut masih meleset dari target 10,6 persen tingkat kemiskinan.

Menurut Bhima, tingkat kemiskinan dengan target 7-8 persen pada 2019 agak mustahil tercapai meskipun tingkat kemiskinan di data terakhir BPS bisa ditekan hingga 9,8 persen. “Upaya pemerintah meningkatkan jumlah penerima PKH, reforma agraria, dana desa, dan pembangunan infrastruktur penting tapi hasilnya masih membutuhkan waktu,” kata dia.

<!--more-->
Tingkat Pengangguran
Daftar target dan realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka RPJMN 2015-2019.
Dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah menargetkan penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) hingga mencapai 4-5 persen pada 2019, serta penciptaan kesempatan kerja sebesar 10 juta selama 5 tahun. Pada Agustus 2016 terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 6,18 persen pada 2015 menjadi 5,61 persen.

Bhima mengatakan target tingkat pengangguran terbuka pada 2019 bisa tercapai jika pemerintah konsisten mendorong sektor industri, pertanian, dan ekonomi digital. Pengangguran terbuka per Februari 2018 mencapai 5,13 persen. “Masih bisa dikejar untuk turun ke 5 persen,” kata dia.

Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno, Sudirman Said mengklaim memiliki studi yang menyatakan 15 indikator pencapaian ekonomi dalam RPJMN 2015-2019 hanya satu yg tercapai, yaitu nilai inflasi. "Yang lainnya, nilai kurs tidak tercapai, pertumbuhan ekonomi tidak tercapai, gini rasio, APBN, dan itu kami simpati, karena ada tekanan global," kata Sudirman Said saat ditemui di Gedung Pakarti Centre, Jakarta, Kamis, 18 Oktober 2018.

Ketika ditanya soal sebagian target indikator ekonomi di RPJMS yang meleset, Ahmad Erani mengatakan dalam setahun terakhir ini pemerintahan Jokowi akan fokus menyelesaikan mandat di dalam Nawacita dan RPJMN 2015-2019.

“Banyak capaian lain yang melebihi target. Sekadar contoh. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) targetnya 5.000, sekarang sudah 40 ribu. Desa tertinggal yang dientaskan 5.000, sekarang saja sudah lebih dari 15 ribu,” ujarnya.

Adapun peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Maxensius Tri Sambodo mengatakan pemerintah Jokowi cukup berhasil mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Jokowi dianggap memberikan harapan baru berkat kondisi makroekonomi yang stabil, pembangunan infrastruktur yang masih, serta kebijakan-kebijakan sosial yang populer seperti kartu sehat, kartu pintar, dan dana desa.

“Rentang pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 5-6 persen akan lebih realistis di masa depan,” kata dia mengevaluasi 4 tahun Jokowi.