Sudirman Said: Angka Kemiskinan BPS Tunjukkan Masyarakat Rentan

Jumat, 19 Oktober 2018 13:49 WIB

Calon Gubernur Jawa Tengah Sudirman Said saat menyambangi kantor Balikota DKI Jakarta, Selasa, 26 Juni 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Materi dan Debat, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno, Sudirman Said, menilai angka kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik menunjukkan kondisi riil bahwa masyarakat rentan secara ekonomi. Ia menilai jumlah orang yang masuk kategori miskin sebesar 25 juta orang adalah ukuran yang sangat mendasar.

Baca: Sudirman Said: Jokowi Ganti Bos Pertamina Seperti Copot Ketua RT

"Penghasilan Rp 13 ribu per hari hari per orang dianggap ada stratanya hampir miskin, rentan miskin, dan lainnya," kata Sudirman Said, di Gedung Pakarti Centre, Jakarta, Kamis, 18 Oktober 2018.

Hitungan pendapatan per kapita sebesar Rp 13 ribuan per bulan itu didasari pada hasil survei BPS per Maret 2018. BPS mencatat pendapatan per kapita atau garis kemiskinan negara, naik 3,63 persen dari Rp 387.160 per kapita per bulan pada September 2017 menjadi Rp 401.220 per kapita per bulan pada Maret 2018.

Namun, kata Sudirman Said, jika angka pendapatan itu dinaikkan setengah kali lipat, jumlah penduduk miskin bisa melonjak hingga menjadi 97 juta orang. "Belum sampai standar World Bank, jumlah yang miskin itu sebetulnya mencapai 97 juta," ucapnya. "Sesuatu yang sangat rentan, jika terjadi hantaman krisis itu betul-betul membuat sebagian besar masyarakat kita mengalami kesulitan."

Mantan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini juga mengkritik data BPS yang menyebutkan jumlah pengangguran terbuka hanya sekitar 5 juta orang. Sebab dari perhitungannya, lebih dari 40 juta orang masuk dalam kategori setengah menganggur, 3/4 menganggur, bahkan 4/5 menganggur.

Hal itu, kata Sudirman, berpatokan pada asumsi BPS bahwa siapapun yang bekerja lebih dari 2 jam per minggu dan mendapatkan upah, maka dia masuk dalam kelompok punya pekerjaan. "Padahal kalau dibayangkan orang bekerja 2 jam per seminggu itu dapat apa?" ucapnya.

Lebih lanjut Sudirman mengatakan angka BPS mengatakan 58 persen pekerja itu masuk pekerja informal, pengemudi ojek, warung kecil dan lainnya. "Dari situ dikaitkan dengan kemiskinan, sebetulnya kita punya basis yang rentan dan kembali itu tugas kita bersama," katanya.

Soal angka kemiskinan versi BPS ini sebelumnya juga dikritik oleh mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. SBY menyatakan ada 100 juta penduduk miskin di Indonesia. Angka tersebut merujuk pada total 40 persen penduduk berpendapat rendah dari 263 juta penduduk.

Sementara BPS mencatat angka kemiskinan turun dalam lima tahun terakhir. Pada 2 Januari 2018 lalu, BPS merilis data kemiskinan penduduk Indonesia per September 2017. Dari data itu, jumlah penduduk miskin Indonesia pada September 2017 tercatat mencapai 26,58 juta orang atau sekitar 10,12 persen dari 268 juta lebih penduduk.

Jika ditarik hingga 5 tahun ke belakang, jumlah ini menurut data yang dikoleksi BPS, sudah mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin pada September 2012 tercatat mencapai 28,71 juta atau sekitar 11,66 persen. Artinya, penduduk miskin berkurang hingga 2,13 juta atau sekitar 7,4 persen.

Baca: Sudirman Said: Baru 4 Tahun, Jokowi Sudah Ganti 27 Menteri

Sebelumnya Sudirman Said juga mengkritik pemerintahan Jokowi yang sering mengganti direktur utama PT Pertamina (Persero). Tak hanya itu, ia juga mempersoalkan Presiden Jokowi yang mengganti 27 menterinya selama 4 tahun menjabat.

Berita terkait

10 Negara Termiskin di Dunia Berdasarkan PDB per Kapita

5 hari lalu

10 Negara Termiskin di Dunia Berdasarkan PDB per Kapita

Berikut ini daftar negara termiskin di dunia pada 2024 berdasarkan PDB per kapita, semuanya berada di benua Afrika.

Baca Selengkapnya

Neraca Perdagangan Kita Surplus 47 Bulan Berturut-turut, Apa Penyebabnya?

9 hari lalu

Neraca Perdagangan Kita Surplus 47 Bulan Berturut-turut, Apa Penyebabnya?

Indonesia memperpanjang rekor surplus neraca perdagangan dalam 47 bulan terakhir pada Maret 2024

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Putusan MK Pengaruhi IHSG, Bandara Sam Ratulangi Mulai Dibuka

9 hari lalu

Terkini Bisnis: Putusan MK Pengaruhi IHSG, Bandara Sam Ratulangi Mulai Dibuka

Pembacaan putusan sengketa Pilpres di MK memengaruhi IHSG. Perdagangan ditutup melemah 7.073,82.

Baca Selengkapnya

Impor Maret 2024 Turun 2,6 Persen, Impor Bahan Baku Turun tapi Barang Konsumsi Naik

9 hari lalu

Impor Maret 2024 Turun 2,6 Persen, Impor Bahan Baku Turun tapi Barang Konsumsi Naik

BPS mencatat impor pada Maret 2024 turun 2,6 persen secara bulanan. Impor bahan baku dan bahan penolong turun, tapi barang konsumsi naik.

Baca Selengkapnya

BPS: Impor Beras pada Maret 2024 Melonjak 29 Persen

9 hari lalu

BPS: Impor Beras pada Maret 2024 Melonjak 29 Persen

Badan Pusat Statistik atau BPS mengungkapkan terjadi lonjakan impor serealia pada Maret 2024. BPS mencatat impor beras naik 2,29 persen. Sedangkan impor gandum naik 24,54 persen.

Baca Selengkapnya

BPS Sebut Iran dan Israel Bukan Mitra Utama Dagang RI: Dampak Konflik Tak Signifikan

10 hari lalu

BPS Sebut Iran dan Israel Bukan Mitra Utama Dagang RI: Dampak Konflik Tak Signifikan

BPS menilai dampak konflik geopolitik antara Iran dan Israel tak berdampak signifikan terhadap perdangan Indonesia. Begini penjelasan lengkapnya.

Baca Selengkapnya

Surplus Perdagangan Maret Tembus USD 4,47 Miliar, Ditopang Ekspor Logam Dasar dan Sawit

10 hari lalu

Surplus Perdagangan Maret Tembus USD 4,47 Miliar, Ditopang Ekspor Logam Dasar dan Sawit

Surplus perdagangan Indonesia pada Maret 2024 tembus US$ 4,47 miliar. Surplus 47 bulan berturut-turut.

Baca Selengkapnya

Timur Tengah Memanas, BPS Beberkan Sejumlah Komoditas yang Harganya Melonjak

10 hari lalu

Timur Tengah Memanas, BPS Beberkan Sejumlah Komoditas yang Harganya Melonjak

Badan Pusat Statistik atau BPS membeberkan lonjakan harga komoditas akibat memanasnya tekanan geopolitik di Timur Tengah.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Bertemu Managing Director IFC, Apa Saja yang Dibicarakan?

10 hari lalu

Sri Mulyani Bertemu Managing Director IFC, Apa Saja yang Dibicarakan?

Sri Mulyani melakukan pertemuan bilateral dengan Managing Director IFC Makhtar Diop di Washington DC, Amerika Serikat. Apa saja yang dibicarakan?

Baca Selengkapnya

Sudirman Said Ajak Para Tokoh Bersatu Selesaikan Tantangan Pasca Pilpres 2024

11 hari lalu

Sudirman Said Ajak Para Tokoh Bersatu Selesaikan Tantangan Pasca Pilpres 2024

Setelah semua proses pilpres 2024 dan sidang sengketa di MK berakhir, kata dia, penting bagi para tokoh bangsa untuk berkumpul guna merumuskan solusi.

Baca Selengkapnya