TEMPO.CO, Jakarta - Bank Dunia atau World Bank bakal memberikan bantuan dana senilai US$ 1 miliar atau sekitar Rp 15 triliun (dengan kurs referensi Rp 15.000 per dolar Amerika Serikat). Bantuan dana tersebut akan diberikan oleh Bank Dunia kepada pemerintah Indonesia untuk membantu merekonstruksi dan memperkuat ketahanan jangka panjang daerah-daerah yang terkena bencana di Lombok, Nusa Tenggara Barat dan Palu, Sulawesi Tengah.

Baca: Ridwan Kamil Lobi Pembiayaan Infrastruktur ke ADB Indonesia

World Bank Chief Executive Officer, Kristalina Georgieva mengatakan dana tersebut diharapkan bisa digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk membangun kembali atau merekonstruksi daerah bencana. "Tak hanya untuk membangun ketahanan bencana di Lombok dan Palu tetapi juga di tempat lain. Karena bencana ini terus datang dan perubahan iklim bahkan lebih dari itu," kata Kristalina dalam keterangan persnya di Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali, Ahad, 14 Oktober 2018.

Sebelumnya, Asian Development Bank atau ADB juga menyatakan telah menyiapkan dana untuk membantu rehabilitasi korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Presiden ADB Takehiko Nakao menyebutkan jika dijumlahkan, nilai bantuan darurat hingga US$ 1 miliar untuk mendukung penanganan dan upaya rekonstruksi di daerah terdampak akan dikucurkan secepat mungkin. Hal ini diungkapkannya saat bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di sela-sela pertemuan tahunan IMF-World Bank Group 2018 hari ini, di Nusa Dua, Bali.

Pinjaman tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan rekonstruksi infrastruktur yang sangat penting, termasuk pasokan air dan sanitasi, sekolah, jalan dan jembatan, serta jaringan listrik. Bantuan ini di luar dari program pinjaman reguler ADB bagi Indonesia, yang rata-rata mencapai US$ 2 miliar setiap tahunnya.

Adapun dalam keterangan resmi tertulisnya, World Bank menyebutkan bahwa paket bantuan dana tersebut dapat berupa transfer tunai kepada 150.000 keluarga termiskin yang terkena bencana untuk jangka waktu antara 6 bulan hingga satu tahun. Selain itu, dana juga bisa digunakan untuk perluasan perlindungan sosial guna mendukung ekonomi dan pekerjaan lokal selama fase pemulihan sekaligus menghindari kerusakan jangka panjang terhadap sumber daya manusia.

Bank Dunia juga telah melakukan penilaian awal menghitung kebutuhan dana akibat kerusakan yang ditimbulkan khususnya akibat dampak, gempa dan tsunami di Palu. Penilaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa distribusi geospasial kerusakan, dan perkiraan biaya infrastruktur, properti perumahan dan non-perumahan.

Bank Dunia mmemperkirakan kerugian fisik yang ditimbulkan mencapai US$ 531 juta atau sekitar Rp 8,07 triliun. Dengan rincian sebagai berikut, perumahan sekitar US $ 181 juta atau Rp 2,75 triliun, sektor non-perumahan sekitar US $ 185 juta atau Rp 2,82 triliun dan infrastruktur sekitar US $ 165 juta atau Rp 2,5 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah Indonesia mengapresiasi perhatian dan support yang diberikan oleh komunitas internasional termasuk salah satu oleh Bank Dunia. Menurut Sri Mulyani, mencoba mengembalikan kehidupan dan juga mata pencaharian masyarakat yang terdampak bencana adalah prioritas dari pemerintah.

"Pertemuan ini adalah pertemuan antara Bank Dunia dengan pemerintah Indonesia sebagai salah satu pemegang saham sekaligus client. Kami harap setelah pertemuan di Bali, kami bisa ciptakan koordinasi yang baik sehngga kebijakan di satu negara tidak berdampak buruk bagi negara lain," kata Sri Mulyani dalam acara yang sama.

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah berencana untuk mengembangkan skema-skema pendanaan untuk mengantisipasi dampak buruk bagi kondisi fiskal Indonesia. Selain itu, ia berharap dana bantuan itu bisa sesuai dengan program-program Bank Dunia.

DIAS PRASONGKO I CHITRA PARAMAESTI