Mengelak Bicara BBM, Arcandra: Hari Ini Kita Bicara tentang Palu

Jumat, 12 Oktober 2018 15:52 WIB

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar saat ditemui wartawan usai menghadiri acara Indonesia Gas and LNG Buyers Summit di Hotel Shangri-la, Jakarta Pusat, Selasa, 21 November 2017. Tempo/M JULNIS FIRMANSYAH

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar hari ini enggan menanggapi soal batalnya rencana kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis premium. Ia menyebutkan hanya mau membicarakan soal informasi terbaru terkait bencana di Sulawesi Tengah.

Baca: Elektabiitas Jokowi Bisa Terpengaruh Akibat Tak Tegas soal BBM

"Hari ini kita bicara tentang Palu, kemudian tentang green diesel," kata Arcandra usai salat Jumat, di Gedung Kementerian ESDM, Jumat 12 OKtober 2018. Sebelumnya ia diberondong soal dua pernyataan Menteri ESDM Ignasius Jonan yang bertolak belakang hanya dalam selang waktu 30 menit.

Arcandra juga enggan menanggapi apakah dua pengumuman dari Menteri Jonan menunjukkan bahwa selama ini koodinasi internal kementerian dan kabinet sangat buruk. "Ya sudah baik ya, hari ini cukup. Nanti ya. tunggu lah".

Pada Rabu lalu, Menteri Jonan menyatakan pemerintah berencana mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM Premium menjadi Rp 7.000 per liter. Namun selang setengah jam kemudian Jonan mengoreksi pernyataannya dan menyampaikan kenaikan harga BBM premium dibatalkan.

Advertising
Advertising

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan pemerintah belum menaikkan harga BBM Premium. "Jadi kami baru tahu tadi setelah Pak Jonan sampaikan pengumuman bahwa akan naik dan kemudian kami tanyakan Menteri Rini, apakah bisa dilaksanakan atau tidak, Menteri Rini melakukan crosscheck dengan Pertamina dan sampaikan bahwa kami tidak siap untuk menaikkan dua kali dalam satu hari," kata Fajar saat menggelar konferensi pers di Indonesia Paviliun, Nusa Dua, Bali, Rabu, 10 Oktober 2018.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menyebutkan kisruh pengumuman rencana kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis premium dan kemudian dibatalkan oleh pemerintah kemarin. Ia khawatir tidak kompaknya suara dalam satu kabinet malah akan merugikan Presiden Jokowi.

Hendri mengingatkan, khususnya terkait kebijakan kenaikan harga BBM akan mempengaruhi secara tak langsung terhadap elektabilitas Jokowi dalam pemilihan presiden 2019. "Dampak langsung mungkin tidak. Tapi kalau sering miskomunikasi antar pejabat pemerintah, dan itu banyak diingat masyarakat, bisa jadi mempengaruhi," katanya, Rabu, 10 Oktober 2018.

Baca: Jokowi Batalkan Kenaikan Harga BBM Premium karena Rakyat Kecil?

Oleh karena itu, Hendri meminta pemerintah Jokowi bisa menyamakan pendapat dulu sebelum memutuskan kebijakan. "BBM ini hal penting, pengaruhnya besar, ya. Jangan lagi lah miskomunikasi, ini sudah sering," ucapnya.

DIAS PRASONGKO

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

17 menit lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

43 menit lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

56 menit lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

3 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

4 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

11 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

13 jam lalu

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.

Baca Selengkapnya

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

13 jam lalu

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

Nadiem mengatakan, semua keberhasilan gerakan Merdeka Belajar selama ini berkat dukungan dan arahan dari Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Kapasitas Produksi Motor Listrik di RI 1,6 Juta Unit, Baru Tercapai 100 Ribu Unit

13 jam lalu

Jokowi Sebut Kapasitas Produksi Motor Listrik di RI 1,6 Juta Unit, Baru Tercapai 100 Ribu Unit

Presiden Jokowi menyebut Indonesia memiliki peluang pasar yang besar untuk mengembangkan ekosistem kendaraan motor listrik. Begini penjelasannya.

Baca Selengkapnya

Jokowi Respons Positif soal Wacana Presidential Club, Berharap Bisa Dilakukan Setiap 2 Hari Sekali

14 jam lalu

Jokowi Respons Positif soal Wacana Presidential Club, Berharap Bisa Dilakukan Setiap 2 Hari Sekali

Jokowi merespons positif wacana Presidential Club yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto

Baca Selengkapnya