(ki-ka) Direktur SDM & Umum Desima Equalita Siahaan, Direktur Infrastruktur & Teknologi Dilo Seno Widagdo, Komisaris Utama Ign Wiratmaja Puja, Direktur Komersial Danny Praditya, dan Direktur Keuangan Said Reza Pahlevy berbincang saat konferensi pers terkait hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT PGN Tbk di Jakarta, 10 September 2018. Dalam RUPSLB tersebut menetapkan Gigih Prakoso sebagai Direktur Utama menggantikan Jobi Triananda Hasjim serta memaparkan dan mengevaluasi kinerja semester I-2018 dan melakukan perubahaan anggaran dasar perusahaan. TEMPO/M Taufan Rengganis
TEMPO.CO, Jakarta - PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN berencana merealisasikan target satu juta sambungan rumah jaringan gas dalam lima tahun ke depan. "Makanya kami diskusi bagaimana akan mewujudkan ini," ujar Direktur Utama PGN Gigih Prakoso di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa, 25 September 2018.
Gigih mengatakan masih akan meninjau ada tidaknya jaringan pipa di daerah. Untuk daerah yang belum ada pipa, PGN akan membangun jaringan baru. Sementara untuk yang sudah ada akan diintegrasikan.
"Tentu dukungan pemerintah untuk pasokan gas sesuai dengan kebutuhan dan harga yang disepakati, juga alokasinya," ujar Gigih.
Sebelum melanjutkan kajian dan melengkapi Front End Engineering Design alias Feed, Gigih masih menunggu penugasan dari pemerintah untuk dieksekusi perusahaannya. Sebab, penugasan itu bakal menjadi landasan yang kuat dalam melakukan eksekusi.
"Intinya kita butuh dukungan pemerintah dalam bentuk perpres atau penugasan. Nanti kita lakukan kajian persiapan engineering FEED, ini target 2019 harus selesai," kata Gigih.
Ia berharap FEED bisa dimulai akhir tahun ini, sehingga bisa dilanjutkan dengan proses lelang, tender, dan lainnya yang rampung di akhir 2019.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Djoko Siswanto menyebut target satu juta sambungan rumah tangga bakal dicapai secara bertahap. Tahun depan, rencananya pemerintah menambah 200 ribu sambungan rumah tangga dan bakal berlanjut setiap tahunnya.
Saat ini, kata Djoko, pemerintah tengah menyusun Peraturan Presiden soal Jaringan Gas. Saat ini rancangan perpres itu sudah diparaf sejumlah menteri terkait, dan tinggal menunggu paraf Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
"Intinya pembangunan jaringan gas ini akan dituangkan dalam perpres. Nanti lokasi daerahnya di mana, roadmapnya seperti apa, pengawasannya seperti apa itu diatur semua di situ," kata Djoko.
