TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bertemu dengan ADB’s Indonesia Country Director, Winfried Wicklein di Gedung Sate, Bandung, hari ini, Jumat, 21 September 2018. “Kedatangannya ingin mendengarkan kebutuhan infrastruktur Jawa Barat yang akan kami kerjakan selama lima tahun,” kata Ridwan selepas pertemuan itu, Jumat, 21 September 2018.

Baca juga: Ridwan Kamil Pimpin Pelantikan Kepala Daerah Tahap Pertama

Ridwan Kamil mengatakan, program “ngabred”-nya sulit terwujud jika mengandalkan APBD. “Kita sudah meyakini, Jawa Barat ini kalau pakai pola konvensional, APBD yang cuma segitu-gitunya, mimpinya sangat lambat. Saya ingin ‘ngabred’, istilah ‘ngabred’ saya itu dengan cara merekayasa pendanaan pembangunan,” kata dia.

Ridwan mengatakan, keterbatasan APBD memaksanya untuk mencari sumber pembiayaan lain untuk menyokong pembiayaan pembangunan di Jawa Barat. “Kebutuhan mendasar adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tapi rasio infrastruktur kita masih kurang bagus. Maka penambahan jalan tol, transportasi berbasis kereta api, kemudian penambahan bandara jadi prioritas. Ketiga itu akan menjadi prioritas,” kata dia.

Menurut Ridwan, lembaga seperti ADB bisa menjadi solusi bagi pemerintah daerah untuk mencari sumber pendanaan. Sedikitnya ada tiga cara yang bisa ditempuh untuk memanfaatkan dana dari lembaga seperti ADB.

“Dapat pinjaman langsung seperti kita pinjam ke bank, kita belanjakan. Atau lewat BUMD, misalkan ngasih pinjam ke Jasa Sarana, lalu Jasa Sarana yang akan bangun. Atau lewat BUMN,” kata dia.

Opsi pertama tidak memungkinkan. Pemerintah daerah tidak bisa mendapatkan pinjaman langsung dari ADB. “Kalau di negara lain ADB boleh memberi pinjaman ke pemerintah daerah. Hanya di Indonesia ADB hanya sampai ke pemerintah pusat,” kata Ridwan.

Sementara dua opsi lainnya bisa ditempuh lewat skema KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha). Tapi dia mengakui, kendala ada pada aturan. “Saya lima tahun jadi walikota, betapa susahnya menggolkan KPBU karena lebih ke regulasi internal Indonesia (hambatannya) kira-kira. Tapi kalau itu sudah terurai, sumber uang banyak. Ada ADB, World Bank, World Bank versi Tiongkok, dan lain sebagainya. Jadi semangat saya sampai Desember ini mengurai opsi-opsi itu,” kata Ridwan.

Ridwan berencana melobi Menteri Keuangan Sri Mulyani. “Nanti mau lobi Ibu Menteri, dipermudah pinjam langsung, boleh tidak? Atau tadi lewat BUMD atau BUMN. Dari pengalaman mereka (ADB), meminjamkan ke BUMN paling cepat. Contoh setiap tahun Rp 8 triliun pinjaman ADB buat PLN karena sangat visible,” kata dia.

Salah satu persiapan yang dilakukan, di antaranya mengevaluasi kinerja BUMD milik Jawa Barat. “Lagi diaudit sama saya sampai Desember. Sedang dirapatkan, mana yang sehat. Saya titip untuk dikategorisasikan mana yang hijau, kuning, dan merah,” kata Ridwan.

Ridwan mengatakan, pembicaraan lebih lanjut dengan ADB akan dilakukan pada Oktober 2018 nanti. “ADB sangat bersemangat. Rencananya spesial akan mengundang seluruh direktur se-dunia-nya ke Jawa Barat di tanggal 17-18 Oktober,” kata dia.

Wicklein Winfried, ADB’s Indonesia Country Director, mengatakan, kunjunganya selain ingin memberi selamat atas pelantikan Ridwan, juga untuk saling bertukar pandangan soal program prioritas gubernur Jawa Barat. Dia juga menjelaskan kipra ADB di Indonesia. “Kami menemukan banyak persamaan. Kami berharap bisa bekerja sama di masa mendatang,” kata dia.

Winfried setuju dengan fokus pilihan Ridwan untuk mengembangkan infrastruktur dan konektivitas. “Kami setuju. Itu sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, sekaligus untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan memperkecil kesenjangan yang terjadi antara utara dan selatan Jawa Barat,” kata dia.

Dia mengaku, pertemuan dengan Ridwan Kamil belum membicarakan spesifik soal proyek infrastruktur. “Kami berbicara di level program strategis. Kami mengerti, gubernur baru menjabat dua minggu, dia lebih banyak berbicara soal program prioritasnya, tapi dia juga menyampaikan keinginan kuatnya untuk bekerja secepatnya. Kesan itu yang kami tangkap,” kata Winfried.