TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta jajarannya untuk melihat apakah opini Wajar Tanpa Pengecualian, terutama untuk pemerintah, berkorelasi dengan kinerja pembangunannya atau tidak. Sebab, pada akhirnya, keuangan negara termasuk transfer ke daerah dan keuangan di pemerintah daerah adalah instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan.

BACA: Sri Mulyani: Pertemuan IMF Berdampak Besar Bagi Perekonomian

"Dalam menyejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan, memperbaiki kualitas sumber daya manusia, mengurangi pengangguran dan kesenjangan," ujar Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 20 September 2018.

Berdasarkan observasi Kementerian Keuangan, ada delapan pemerintah provinsi yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian selama lima tahun berturut-turut mulai 2013-2017. Delapan provinsi tersebut, antara lain Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Barat.

Setelah diperhatikan, ujar Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi di delapan provinsi tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Rata-rata pertumbuhan ekonomi dari delapan provinsi ini adalah 5,9 persen, sementara pertumbuhan ekonomi nasional hanya 5,37 persen.

Selain pertumbuhan ekonomi, delapan daerah tersebut juga memiliki tingkat pengangguran rata-rata 5,28 persen, alias lebih rendah dari rata-rata pengangguran nasional 5,88 persen.

Pada indeks pembangunan manusia, delapan daerah itu memiliki rata-rata indeks 69,86, atau lebih tinggi dari rata-rata nasional yang 69,55 persen. Rata-rata rasio gini dari provinsi-provinsi itu juga 0,402, lebih kecil dari rata-rata nasional, yaitu 0,418.

"Saya menyambut gembira indikator WTP yang kita harapkan merupakan indkator pengelolaan, seharusnya memang memiliki korelasi atau hubungan dengan tujuan akhir yang ingin dicapai," ujar Sri Mulyani.

Untuk itu, Sri Mulyani menegaskan bakal meminta jajarannya untuk mengembangkan indikator analisa untuk meneliti apakah opini dari Badan Pemeriksa Keuangan itu sejurus dengan indikator pembangunan secara nyata. Dengan indikator itu, harapannya pemerintah tidak terjebak pada pencapaian opini semata.

"Banyak kementerian dan lembaga yang berlomba mendapatkan WTP, seolah WTP adalah finish line-nya. Padahal, WTP itu merupakan bagian dari garis awal," ucap Sri Mulyani.

Secara umum, untuk tahun 2017, jumlah kementerian dan lembaga yang memperoleh opini WTP meningkat menjadi 79 kementerian dan lembaga dari sebelumnya 73 kementerian dan lembaga pada 2016. Sementara, pemerintah daerah yang memperoleh opini tersebut meningkat dari 374 pemda pada 2016 menjadi 411 pemda di 2017.