Hingga Agustus 2018, Kominfo Blokir 228 Situs Terorisme

Selasa, 11 September 2018 09:05 WIB

Menteri Kominfo Rudiantara, memberikan keterangan kepada awak media, di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, 15 Maret 2016. Peninjauan ini terkait protes industri transportasi konvensional. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) telah memblokir 228 situs terorisme dan ajaran radikalisme selama periode Januari-Agustus 2018. Pemblokiran situs itu paling banyak dilakukan pada bulan Mei 2018 dengan jumlah situs yang telah diblokir 104 situs terorisme dan radikalisme.

Baca: Kominfo Segera Tertibkan Penjualan Pengacak Sinyal di E-Commerce

Pelaksana tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemkominfo, Ferdinandus Setu mengungkapkan pada bulan Agustus 2018 kemarin, Pemerintah sudah memblokir sebanyak 58 situs berbau terorisme dan radikalisme."Kami sangat serius dalam menangani hal ini," ujarnya, Senin, 10 September 2018.

Yang jelas, kata Ferdinandus, sampai kini tim kami masih melakukan monitoring terhadap situs-situs negatif. "Sekaligus menerima aduan dari masyarakat tentang konten negatif."

Lebih jauh Ferdinandus menjelaskan, Pemerintah kini sudah menutup seluruh konten maupun situs yang dinilai mengandung unsur radikalisme tersebut. Dia juga optimistis langkah Kemkominfo menangani konten maupun situs berbau radikalisme tersebut dapat meminimalisir sejumlah aksi teror di Indonesia. "Kami optimis bisa meminimalisir penyebaran paham radikalisme di dunia maya," katanya.

Advertising
Advertising

Sementara itu, data Kemkominfo mencatat sepanjang Januari-Desember 2017 sebanyak 202 situs radikal dan teroris sudah diblokir. Berikut rincian perjalanan pemblokiran situs radikalisme dan terorisme sepanjang 2018:

Januari 2018: tidak ada
Februari 2018: tidak ada
Maret 2018: 1 situs radikalisme diblokir
April 2018: 34 situs radikalisme diblokir
Mei 2018: 104 situs radikalisme diblokir
Juni 2018: 27 situs radikalisme diblokir
Juli 2018: 4 situs radikalisme diblokir
Agustus 2018: 58 situs radikalisme diblokir

Sebelumnya, Menteri Kominfo Rudiantara menyebutkan pemerintah makin gencar melakukan pemblokiran menyusul rentetan kasus terorisme beberapa waktu terakhir. Rudi menuturkan selama ini pihaknya memang makin gencar melakukan penyisiran di dunia maya khususnya untuk menangkal paham radikalisme melalui media sosial. “Kami fokus dunia maya, karena penindakan dunia nyata sudah dilakukan Polri,” ujar Rudi pada pertengahan Mei lalu.

Dari ribuan akun dan situs yang diblokir itu separuhnya merupakan akun media sosial seperti Facebook dan Instagram. Peringkat kedua akun terbanyak yang dinilai turut menyebarkan paham radikalisme tak lain YouTube.

Baca: Kominfo Minta Masyarakat Laporkan Konten Radikalisme

Rudiantara menuturkan sejumlah akun yang terang-terangan menyebarkan paham radikalisme langsung diblokir Kementerian Kominfo tanpa konfirmasi. Seperti mengajak orang melakukan penyerangan hingga memberikan tutorial merakit bom.

BISNIS

Berita terkait

Kominfo Jamin Keamanan Siber saat Penyelenggaraan World Water Forum di Bali

4 jam lalu

Kominfo Jamin Keamanan Siber saat Penyelenggaraan World Water Forum di Bali

Kominfo menggandeng BSSN untuk menjaga keamanan siber selama penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Bali

Baca Selengkapnya

Ponsel Asing Bakal Disortir Balai Pengujian Perangkat, Dilarang Jual Bila Gagal Uji

8 jam lalu

Ponsel Asing Bakal Disortir Balai Pengujian Perangkat, Dilarang Jual Bila Gagal Uji

Balai Pengujian Perangkat Telekomunikasi di Tapos, Depok, akan menjadi gerbang bagi produk gawai asing yang akan masuk ke pasar Indonesia.

Baca Selengkapnya

Starlink Masuk RI, Kominfo: Kompetisi Bikin Hidup Lebih Hidup, Kita Tidak Berada di Zona Nyaman

23 jam lalu

Starlink Masuk RI, Kominfo: Kompetisi Bikin Hidup Lebih Hidup, Kita Tidak Berada di Zona Nyaman

Kementerian Kominfo yakin kedatangan investor asing seperti Starlink tak akan mengganggu bisnis perusahaan penyedia layanan telekomunikasi eksisting.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Indonesia akan Berangkat ke Australia untuk Belajar Publisher Right

23 jam lalu

Pemerintah Indonesia akan Berangkat ke Australia untuk Belajar Publisher Right

Indonesia akan mempelajari publisher rights langsung dari Australia, negara yang berpengalaman mengatur hubungan pers dan platform digital.

Baca Selengkapnya

Izin Operasi Starlink Rampung, Kominfo: Kecil Peluang Masuk Jakarta

23 jam lalu

Izin Operasi Starlink Rampung, Kominfo: Kecil Peluang Masuk Jakarta

Kominfo akhirnya mengizinkan masuknya layanan Starlink ke Indonesia. Bukan untuk kota besar, Starlink didorong masuk ke wilayah terisolir.

Baca Selengkapnya

Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

1 hari lalu

Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

Badan mata-mata Korea Selatan menuding Korea Utara sedang merencanakan serangan "teroris" yang menargetkan pejabat dan warga Seoul di luar negeri.

Baca Selengkapnya

Korea Selatan Tingkatkan Peringatan Terorisme di Kantor Diplomatiknya di Lima Negara

1 hari lalu

Korea Selatan Tingkatkan Peringatan Terorisme di Kantor Diplomatiknya di Lima Negara

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan meningkatkan level kewaspadaan terorisme di kantor diplomatiknya di lima negara.

Baca Selengkapnya

BNPT Apresiasi Partisipan yang Aktif Melakukan Pencegahan Terorisme

3 hari lalu

BNPT Apresiasi Partisipan yang Aktif Melakukan Pencegahan Terorisme

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), berikan Sertifikat Penerapan Standar Minimum Pengamanan kepada 18 pengelola objek vital strategis dan transportasi di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Perlu Regulasi untuk Mengatasi Dampak Buruk AI, Begini Kata Sekjen Kominfo

4 hari lalu

Perlu Regulasi untuk Mengatasi Dampak Buruk AI, Begini Kata Sekjen Kominfo

Walau AI meningkatkan produktivitas dan efisiensi, tapi tak jarang juga mampu memproduksi hoaks, disinformasi dan bahkan deepfake.

Baca Selengkapnya

Wamen Nezar Patria Ajak Permias Seattle Ambil Bagian Manfaatkan Ekonomi Digital Indonesia

4 hari lalu

Wamen Nezar Patria Ajak Permias Seattle Ambil Bagian Manfaatkan Ekonomi Digital Indonesia

Pemerintah berupaya mengoptimalkan potensi ekonomi digital Indonesia dengan mempercepat transformasi digital dan mengembangkan talenta digital nasional

Baca Selengkapnya