Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rudiantara Sebut 3000 Situs dan Akun Radikalisme Diblokir

image-gnews
Menkominfo Rudiantara menyampaikan keterangan terkait registrasi dan pengamanan data konsumen telko pada rapat kerja dengan Komisi I di Jakarta, 19 Maret 2018. Menkominfo menanggapi adanya isu kebocoran data pelanggan dalam proses registrasi kartu SIM prabayar dengan NIK dan KK. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Menkominfo Rudiantara menyampaikan keterangan terkait registrasi dan pengamanan data konsumen telko pada rapat kerja dengan Komisi I di Jakarta, 19 Maret 2018. Menkominfo menanggapi adanya isu kebocoran data pelanggan dalam proses registrasi kartu SIM prabayar dengan NIK dan KK. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta -Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan sudah memblokir ribuan situs dan akun di media sosial yang dinilai turut menyebarkan paham radikalisme.

"Sampai kemarin malam sudah ada 2.528 (website juga akun media sosial ) yang kami blok, kemudian ada 9.500 lagi yang masih proses verifikasi. Hari ini mungkin sudah jadi 3.000 an yang diblokir,“ ujar Menkominfo, Rudiantara di sela-sela menjadi inspektur upacara Hari Kebangkitan Nasional di Alun-alun Utara Yogyakarta Senin 21 Mei 2018.

Baca: Kominfo Minta Masyarakat Laporkan Konten Radikalisme

Kominfo makin gencar melakukan pemblokiran tersebut menyusul rentetan kasus terorisme beberapa waktu terakhir. Rudi menuturkan selama ini pihaknya memang makin gencar melakukan penyisiran di dunia maya khususnya untuk menangkal paham radikalisme melalui media sosial.

“Kami fokus dunia maya, karena penindakan dunia nyata sudah dilakukan Polri,” ujar Rudi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Rudi menuturkan dari ribuan akun dan situs yang diblokir itu separuhnya merupakan akun media sosial seperti Facebook dan Instagram. Peringkat kedua akun terbanyak yang dinilai turut menyebarkan paham radikalisme tak lain YouTube.

Rudi menuturkan sejumlah akun yang terang-terangan menyebarkan paham radikalisme langsung diblokir Kominfo tanpa konfirmasi. Seperti mengajak orang melakukan penyerangan hingga memberikan tutorial merakit bom.

"Yang kami lakukan pembkokiran langsung sifatnya yang memprovokasi, yang mengajak melakukan tindakan radikalisme, ekstrimisme, maupun terorisme," ujar Rudi.

Sedangkan untuk kategori ujaran kebencian, Rudi mengatakan konteksnya berbeda. “Lain kasus (untuk ujaran kebencian), kami tangani yang terkait penyebaran paham radikalisme,” ujarnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tersangka Penyerang Gereja Sydney Tidak Menunjukkan Tanda-tanda Radikalisme

8 hari lalu

Polisi berjaga di luar Gereja Assyrian Christ The Good Shepherd setelah serangan  yang terjadi saat kebaktian malam sebelumnya, di Wakely di Sydney, Australia, 16 April 2024. REUTERS/Jaimi Joy
Tersangka Penyerang Gereja Sydney Tidak Menunjukkan Tanda-tanda Radikalisme

Ayah remaja yang ditangkap karena menikam seorang uskup di Sydney tidak melihat tanda-tanda radikalisme pada putranya.


Bamsoet Ajak Tangkal Gerakan Radikalisme

8 Februari 2024

Bamsoet Ajak Tangkal Gerakan Radikalisme

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila Bambang Soesatyo mengapresiasi kesolidan kader Pemuda Pancasila di berbagai daerah.


Mahfud Md Nilai Gerakan Radikalisme karena Merasa Ada Ketidakadilan

14 Januari 2024

Calon Wakil Presiden nomor urut 03, Mahfud MD, melakukan ziarah ke makam syarifah Almababah Khadijah atau yang dikenal sebagai Mbah Ratu Ayu di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, Jumat 12 Januari 2024. DOK. FOTO/TPN Ganjar-Mahfud
Mahfud Md Nilai Gerakan Radikalisme karena Merasa Ada Ketidakadilan

"Karenanya, mari membangun keadilan, menegakkan hukum dengan baik. Ini pintu kemajuan ekonomi dan pemerataan," kata Mahfud Md.


Atasi Terorisme dan Radikalisme, Prabowo Sebut Perlu Percepatan Transformasi Pembangunan

24 November 2023

(ki-ka) Dedi Mulyadi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Ridwan Kamil, menyapa ribuan orang kepala desa dan pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia di GOR C-Tra Arena, Bandung, Jawa Barat, 23 November 2023. Prabowo Subianto bersama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, menghadiri Rakerda Apdesi Jawa Barat yang dihadiri sekitar 5.000 orang kepala desa dan pengurus pemerintah desa. TEMPO/Prima Mulia
Atasi Terorisme dan Radikalisme, Prabowo Sebut Perlu Percepatan Transformasi Pembangunan

Prabowo mengatakan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme tumbuh subur saat rakyat putus asa dan kehilangan harapan mengenai masa depan.


Dua Wanita Didakwa Pelanggaran Terorisme di Inggris setelah Unjuk Rasa Pro-Palestina

4 November 2023

Demonstrasi pro-Palestina  di London, Inggris, 21 Oktober 2023. REUTERS/Hannah McKay
Dua Wanita Didakwa Pelanggaran Terorisme di Inggris setelah Unjuk Rasa Pro-Palestina

Dua wanita tersebut mengenakan stiker paralayang yang diasosiasikan sebagai pro-Hamas dalam unjuk rasa pro-Palestina di London.


Teken MoU Kerja Sama dengan BNPT, Gibran: Tanggulangi Radikalisme, Terorisme, dan Intoleransi

20 September 2023

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menerima souvernir dari Sekretaris Utama BNPT Bangbang Surono (dua dari kiri) setelah penandatanganan MoU kerja sama penanganan radikal terorisme di Balai Kota Solo, Rabu, 20 September 2023.TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Teken MoU Kerja Sama dengan BNPT, Gibran: Tanggulangi Radikalisme, Terorisme, dan Intoleransi

Gibran mengemukakan Pemerintah Kota Solo memang sangat serius dalam penanggulangan masalah intoleransi dan radikalisme.


Cak Imin: di Mana Ada Saya dan PKB Tidak Akan Ada Radikalisme

15 September 2023

Bakal Capres - Cawapres, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat tiba di Kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa, 12 September 2023. Pertemuan antara Partai Koalisi Perubahan pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu membahas berbagai hal strategis terkait jelang Pilpres 2024 seperti membahas tim pemenangan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Cak Imin: di Mana Ada Saya dan PKB Tidak Akan Ada Radikalisme

Cak Imin menilai menilai agama seharusnya menjadi perekat. Demikian juga dengan tempat ibadah yang seharusnya bukan menjadi ladang pemecah belah.


Wapres Ma'ruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Pengkhususan dalam Mengawasi Rumah Ibadah

8 September 2023

Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin saat Koperensi pers usai menutup WIES 2023 di Hotel Pangeran, Jumat 8 September 2023. Fachri Hamzah/tempo.
Wapres Ma'ruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Pengkhususan dalam Mengawasi Rumah Ibadah

Menurut Wapres Ma'ruf Amin, masalah itu datang apabila ada pengkhususan terhadap suatu objek seperti rumah ibadah.


Polemik Usul Kepala BNPT agar Tempat Ibadah di Bawah Kontrol Pemerintah, Langkah Mundur?

6 September 2023

Kepala BNPT Komjen Rycko Amelza Dahniel saat memberikan keterangan pers tentang capaian pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Juli 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Polemik Usul Kepala BNPT agar Tempat Ibadah di Bawah Kontrol Pemerintah, Langkah Mundur?

Usul Kepala BNPT agar tempat ibadah di bawah kontrol pemerintah menimbulkan sejumlah kritik. Usul ini bahkan dinilai sebagai langkah mundur.


Soal Usul BNPT Agar Tempat Ibadah Dikontrol, Setara: Yang Tepat Libatkan Organisasi Keagamaan Moderat

6 September 2023

Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan. ANTARA News/Fathur Rochman
Soal Usul BNPT Agar Tempat Ibadah Dikontrol, Setara: Yang Tepat Libatkan Organisasi Keagamaan Moderat

Setara Institute menanggapi usul BNPT agar pemerintah kontrol tempat ibadah. Mereka menilai yang tepat adalah libatkan organisasi keagamaan moderat.