TEMPO.CO, Jakarta - Upaya pemerintah menjaga stabilitas rupiah melalui pengumuman strategi mengurangi defisit transaksi berjalan atau CAD mulai membuahkan hasil. Rupiah mulai bergerak di level Rp 14.890 menjauhi level psikologis Rp 15.000.

Baca: Efek Rupiah Melemah, Impor Porsche Hingga Ferrari Bakal Distop

Kepala Pusat Kajian Ekonomi Makro Universitas Indonesia Febrio Kacaribu mengungkapkan hal ini adalah dampak pengumuman kebijakan usaha pemerintah guna mengurangi defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD). "Efek terbesarnya adalah di faktor pengumumannya bersamaan dengan kebijakan-kebijakan jangka pendek lainnya seperti tarif impor, ini jelas membantu rupiah sebagai sentimen positif di pasar," ungkapnya, Jumat, 7 September 2018.

Di sisi lain, Febrio mengingatkan suku bunga Amerika Serikat masih akan menguat dua kali lagi. Artinya, sentimen negatif terhadap kurs masih belum akan usai dalam waktu dekat, bahkan, di tahun depan di prediksi suku bunga The Fed akan naik 3 kali lagi.

"Biasanya setiap kenaikan itu akan berdampak sekitar 1 persen depresiasi Rupiah. Mata uang negara emerging lainnya ada yang lebih besar ada yang lebih kecil terkena dampaknya," ujarnya.

Jika prediksinya benar, dengan masih adanya 2 kali lagi kenaikan suku bunga AS, rupiah masih mungkin terdepresiasi sebesar 2 persen sejak awal tahun ini. Dengan demikian, lanjutnya, pemerintah perlu responsif terhadap segala kemungkinan yang terjadi terhadap pelemahan rupiah ini.

"Jadi memang trennya masih akan ke arah sana, yang dilakukan pemerintah dan BI adalah menjaga stabilitasnya agar pelemahan ini terjadi secara agak mulus tanpa gejolak yang terlalu besar. Minggu ini menurut kami termasuk gejolak yang agak besar, makanya pemerintah memang harus cukup responsif," jelas Febrio.

Dia belum dapat memprediksi seberapa kuat dampaknya terhadap penguatan rupiah. "Secara aktual nanti memang agak sulit memperkirakan dampaknya secara spesifik," katanya.

<!--more-->

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkap strategi mengurangi defisit transaksi berjalan menggunakan cara pengendalian impor dan mendorong ekspor serta investasi.

"Persoalan yang dihadapi hari ini sebetulnya sudah dipersiapkan dari beberapa hari lalu. Harus diakui langkah-langkah ini tidak bisa mengimbangi kecepatan pergerakan yangg terjadi terutama ini menyangkut dinamika dari keuangan global yang kemudian bergerak demikian cepat sehingga kita menyaksikan nilai tukar melemah cukup dalam pada seminggu terakhir ini," ujarnya.

Pengendalian impor dilakukan pemerintah melalui 5 langkah, yakni penggunaan biodiesel B20 sebagai substitusi impor solar, penaikan tarif PPh 22 impor 1.147 barang konsumsi, peningkatan penggunaan komponen lokal (TKDN) pada proyek-proyek infrastruktur, kepastian dan kemudahan layanan e-commerce, dan penilaian impor barang konsumsi melalui program sinergi Ditjen Pajak dan Bea Cukai.

Berdasarkan hitungan pemerintah, implementasi B20 dapat menekan impor BBM sampai dengan akhir tahun sebesar US$ 2,3 miliar, sementara pengenaan tarif PPh Impor baru dapat menekan minimal 2 persen dari total impor barang konsumsi.

Di sisi lain, kebijakan mendorong ekspor dan investasi dilaksanakan dalam 7 langkah, yakni diberlakukan layanan online single submission (OSS), pengawasan dan pengamanan DHE dengan program sinergi DJP-DJBC-BI, pemberian insentif peningkatan daya saing ekspor dan kemudahan investasi, perluasan pasar ekspor baru dan mendorong perlakuan MRA di negara tujuan, berlakunya kewajiban Letter of Credit (L-C) atau surat utang kredit atas ekspor komoditas, peningkatan peran pusat logistik berikat (PLB) sebagai sarana konsolidasi ekspor-impor IKM, serta klinik fasilitas fiskal dan prosedural untuk mendorong ekspor.

Sementara, pemerintah juga menyiapkan insentif bagi dunia pariwisata dengan memberikan kredit usaha rakyat (KUR) bagi pengusaha di daerah wisata. "Utilitas pariwisata seperti mendalika, toba, juga pembiayaan KUR seperti toko yang menjual souvenir dan restoran untuk penginapan yang bukan hotel besar," katanya.

Melalui berbagai usaha tersebut, pemerintah berharap 'badai' yang menjadi penggerus perekonomian dalam hal ini nilai tukar rupiah dapat sedikit mereda, sehingga stabilitas dan pertumbuhan dapat berjalan beriringan.

BISNIS