TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini empat menteri koordinator kabinet kerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan rapat dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Keempat menko tersebut, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Baca: Rupiah Jeblok, Jokowi: Karena Faktor Eksternal Bertubi-tubi

Dalam rapat tersebut keempat menko menyampaikan pencapaian kinerja tahun ini. Selanjutnya Darmin, Luhut, dan Wiranto mengajukan tambahan anggaran untuk tahun anggaran 2018.

"Usulan tambahan pagu anggaran ini kalau bapak ibu setuju, seperti tertera dalam slide, itu akan membuat kinerja kami lebih bagus lagi ke depan, lebih longgar lagi karena banyak lagi yang bisa dikerjakan, tapi karena ada pertambahan saya mengingatkan kepada deputi-deputi saya untuk hati-hati dalam pengeluaran anggaran, karena jangan sampai ada temuan-temuan yang membuat kita nanti bermasalah di kemudian hari," kata Luhut di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Rabu, 5 September 2018.

Tercatat dalam APBN 2018, anggaran untuk Kemenko Kemaritiman sekitar Rp 300 miliar. Sedangkan dalam pagu anggaran 2019 jumlah tersebut menurun menjadi Rp 254 miliar. Hari ini Kemenko Kemaritiman mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 8 triliun, menjadi Rp 262 triliun.

Sedangkan Kemenko Perekonomian tercatat dalam APBN 2018 mendapatkan anggaran sekitar Rp 414,4 miliar. Sedangkan dalam pagu anggaran 2019 jumlah tersebut menurun sedikit menjadi Rp 414,1 miliar. Hari ini Kemenko Perekonomian mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 68 triliun, menjadi Rp 482,6 triliun.

"Karena ada beberapa penugasan terutama adalah OSS, kami memerlukan tambaham dana. Tidak banyak, tambahannya yang kami rencanakan dan kami usulkan itu kebutuhan tambahannya adalah Rp 68,5 miliar," kata Darmin.

Darmin menjelaskan Rp 68,5 miliar tersebut akan digunakan untuk dua kegiatan. Kegiatan pertama, yaitu pengembangan dan penyempurnaan OSS sebesar Rp 53,3 miliar dan belanja pegawai untuk 105 orang baru sebesar Rp 15,1 miliar.

Selanjutnya Kemenko Polhukam tercatat dalam APBN 2018 mendapatkan anggaran sekitar Rp 283,6 miliar. Sedangkan dalam pagu anggaran 2019 jumlah tersebut juga menurun menjadi Rp 281,4 miliar. Hari ini Kemenko Polhukam mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 60 triliun, menjadi Rp 341,4 triliun.

"Di luar pagu tadi kami mengajukan anggaran sebesar Rp 60 miliar. Rp 60 miliar itu untuk beli rumah di Pondok Indah tidak cukup, tapi bisa menaklukan begitu banyak negara. Sebenernya sangat murah, tapi kadang-kadang nanti dipermasalahkan juga oleh media, mudah-mudahan kali ini tidak," kata Wiranto.

Simak berita tentang Jokowi hanya di Tempo.co