TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah menjaga kesehatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019. Hal tersebut tecermin dari target menurunkan rasio defisit anggaran dan mengecilkan defisit keseimbangan primer di tahun depan.

BACA: Rupiah Melemah, Sri Mulyani Ancam Pengusaha yang Tahan Dolar

"Aspek keadilan dicerminkan dengan menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan sumber daya manusia, antara alokasi belanja pusat dan daerah, serta penerapan sistem perpajakan yang adil, baik sebagai instrumen insentif bagi masyarakat, maupun bagi pengembangan dunia usaha," ujar Sri Mulyani di Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 4 September 2018.

Adapun aspek kemandirian diwujudkan dengan meningkatnya kontribusi penerimaan perpajakan dalam penerimaan negara, serta penggunaan instrumen pembiayaan utang yang semakin menurun. Dalam RAPBN 2019, pembiayaan utang direncanakan Rp 359,3 triliun, dari sebelumnya Rp 387,4 pada outlook 2018.

BACA: Sri Mulyani: Aturan Pembatasan Impor 500 Komoditas Terbit Besok

Sri Mulyani mengatakan APBN merupakan instrumen yang sangat penting untuk menjalankan amanah bernegara, dalam menjaga perekonomian dan menciptakan kemakmuran yang berkeadilan. Saat ini, ujar dia, Indonesia dihadapkan pada kondisi perekonomian global yang masih penuh gejolak, sebagai akibat kebijakan ekonomi Amerika Serikat yang menimbulkan dampak ke seluruh dunia.

Kebijakan normalisasi moneter dan kenaikan suku bunga oleh The Federal Reserve, alias The Fed, serta perang dagang Amerika-Cina, telah berimbas negatif pada banyak negara, termasuk emerging economies. "Beberapa negara yang memiliki fondasi ekonomi yang rentan ditambah dengan kebijakan ekonomi dianggap tidak konsisten dengan fundamental ekonominya, telah mengalami krisis, seperti Venezuela, Argentina, serta Turki," kata Sri Mulyani.

Bekas Direktur Bank Dunia itu mengatakan Indonesia mesti meningkatkan kewaspadaannya menghadapi lingkungan ekonomi yang sangat menantang itu. Sebab, dilihat dari sumber permasalahannya, Sri Mulyani mengatakan gejolak ekonomi global dan pengaruh negatifnya terhadap negara-negara berkembang diperkirakan masih akan berlangsung hingga 2019.

"Oleh karena itu, RAPBN 2019 dirancang untuk mampu mengantisipasi terus berlangsungnya gejolak global," tutur Sri Mulyani. Ia menegaskan APBN memiliki fungsi sebagai instrumen untuk alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Ketiga fungsi tersebut harus makin dioptimalkan agar perekonomian Indonesia relatif tetap terjaga dan dapat menyesuaikan terhadap lingkungan normal baru.

"Pemerintah bersama-sama otoritas moneter (Bank Indonesia) dan Otoritas Jasa Keuangan terus melakukan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan penyesuaian terhadap tantangan baru, dengan mengurangi sumber kerentanan perekonomian Indonesia, terutama yang berasal dari defisit transaksi berjalan," kata Sri Mulyani.