Prabowo Sebut Utang Pemerintah Naik Rp 1 Triliun Setiap Hari

Sabtu, 1 September 2018 12:46 WIB

Bakal calon presiden Prabowo Subianto tiba untuk mengikuti upacara peringatan HUT Republik Indonesia ke-73 di Universitas Bung Karno, Jakarta, Jumat, 17 Agustus 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali menyindir soal utang pemerintah. Prabowo mengatakan utang pemerintah terus naik Rp 1 triliun setiap hari. Hal tersebut Prabowo sampaikan dalam acara bedah buku Pandangan Straregi Prabowo Subianto Paradoks Indonesia.

BACA: Sri Mulyani Ulang Tahun, Rizal Ramli Ingatkan Soal Utang

"Utang pemerintah kita naik terus, 95 juta orang masih hidup miskin. Utang pemerintah naik terus, sekarang hitungannya naiknya adalah Rp 1 triliun tiap hari, utang," kata Prabowo di Hotel Grand Sahid Jaya, Sabtu, 1 September 2018.

Prabowo menyindir orang yang mengatakan utang banyak tidak menjadi masalah. "Tapi para ahli yang mengerti utang ini mengancam kedaulatan negara kita," ujar Prabowo.

Ucapan Prabowo tersebut disambut seruan suara oleh para peserta di ruangan. Suara tersebut seolah membenarkan ucapan Prabowo. Lebih lanjut Prabowo bercerita soal usia peradaban beberapa bangsa yang masih bisa bertahan ribuan tahun.

BACA: Prabowo Soal Kisruh Freeport: Solusinya Semua Menang

"Tunggu tunggu tunggu, belum selesai, duh emak-emak. Sabar dong belum selesai. Ini kaya kampanye kecamatan aja ini. Asal aku ngomong kalian tepuk tangan, belum tentu saya ngomong benar, coba dicek ya. Saya ajarkan ini," ujar Prabowo.

Sedangkan Kementerian Keuangan telah merilis soal utang per 31 Juli 2018. Jumlah utang pemerintah semester II itu sebesar Rp 4.253 triliun. Jumlah tersebut sebanding sebanding dengan 29,74 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Ini terutama bagi mereka yang sering menyorot dari sisi defisit dan utang negara, sekali lagi pada posisi Juli menggambarkan bahwa APBN kita semakin sehat dan menunjukkan tren yang sangat positif," kata Sri Mulyani di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Selasa, 14 Agustus 2018.

Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu mengatakan realisasi pembiayaan utang pada 31 Juli telah mencapai Rp 205,57 triliun dari Rp 399,22 triliun yang ditetapkan pada APBN 2018 atau telah mencapai 51,49 persen APBN.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2017, realisasi pembiayaan utang mengalami pertumbuhan negatif 30,64 persen. Pembiayaan utang ini diperoleh melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), maupun, pengadaan Pinjaman.

"Untuk penerbitan SBN jumlahnya pun lebih kecil tahun lalu Rp 307,6 triliun, tahun ini hanya Rp 221,9 triliun. Artinya kita lebih efektif efisien," kata Luki.

Adapun pembiayaan anggaran sampai dengan Juli lebih kecil dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 298,8 triliun, tahun ini hanya mencapai Rp 206,6 triliun. Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan yang negatif sebesar 30,9 persen.

Menurut Luki hal itu juga diperkuat dengan sisa lebih pembiayaan anggaran atau (SILPA) yang hanya Rp 55,3 triliun pada Juli 2018.

Dari komposisi utang, total pinjaman sebesar Rp 785,49 triliun atau tumbuh atau tumbuh 6,87 persen. Hal tersebut terbagi dari pinjaman luar negeri sebesar Rp 779,71 triliun atau tumbuh 6,87 persen, sedangkan pinjaman dalam negeri Rp 5,79 triliun atau tumbuh 48,28 persen.

Baca berita tentang Prabowo lainnya di Tempo.co.

Berita terkait

Demokrat Wanti-wanti Jangan Ada Partai di Pemerintahan Prabowo tapi Terasa Oposisi

2 jam lalu

Demokrat Wanti-wanti Jangan Ada Partai di Pemerintahan Prabowo tapi Terasa Oposisi

Demokrat mewanti-wanti agar tak ada partai di pemerintahan rasa oposisi.

Baca Selengkapnya

Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

3 jam lalu

Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

Gerindra mengatakan Gelora tak tolak PKS gabung ke pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

3 jam lalu

Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

PDIP menilai oposisi diperlukan dalam sistem pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

13 jam lalu

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

Politikus Senior PDIP, Andreas Hugo Pareira, merespons soal keinginan Prabowo Subianto yang membentuk presidential club atau klub kepresidenan.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

14 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

14 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

15 jam lalu

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

Partai Demokrat menyoroti mimpi SBY setahun lalu yang serupa dengan keinginan Prabowo membuat presidential club.

Baca Selengkapnya

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

18 jam lalu

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

Zulhas menganggap dukungan dari NasDem dan PKB ke Prabowo sebagai sesuatu yang biasa saja. Ia mengimbau masyarakat tak baper.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

19 jam lalu

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

Politikus Demokrat anggap gagasan Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presidential Club sebagai politik tingkat tinggi.

Baca Selengkapnya

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

19 jam lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya