Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani Ulang Tahun, Rizal Ramli Ingatkan Soal Utang

Zulkifli Hasan dan Sri Mulyani. dok.TEMPO
Zulkifli Hasan dan Sri Mulyani. dok.TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berulang tahun yang ke-56 tahun pada hari ini, Ahad, 26 Agustus 2018. Bekas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli ikut memberikan ucapan selamatnya dalam akun twitter resminya @ramlirizal.

Baca: Sri Mulyani Minta 500 Komoditas Impor Dibatasi, Ini Sebabnya

Selain ucapan selamat, lagi-lagi Rizal menyinggung soal utang pemerintah dalam unggahannya. "Selamat Ulang Tahun Ibu Sri Mulyani. Semoga semakin sehat dan panjang umur. Sehingga bisa menyelesaikan tugas negara termasuk menyelesaikan utang negara," cuit Rizal dalam akunnya.

Sebelumnya Rizal juga pernah menyinggung Sri Mulyani yang terkesan lupa pernah menerbitkan utang senilai US$ 43 miliar saat berada di kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Utang kewenangan Menteri Keuangan, kok salahin org lain? Anomali kali ya? SMI pura-pura lupa dia terbitkan utang US$ 43 miliar zaman SBY dengan bunga 2 persen lebih tinggi dari negara yang ratingnya lebih rendah dari RI. Itu rugikan rakyat & kriminal !!," cuit Rizal Ramli, Senin, 20 Agustus 2018.

Ihwal utang pemerintah tengah hangat diperbincangkan setelah Sri Mulyani Indrawati dan Ketua MPR Zulkifli Hasan yang saling melontarkan pernyataan tajam tentang perkara tersebut. Zulkifli Hasan pada Kamis 16 Agustus 2018 dalam pidatonya di Sidang MPR menyebut utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2018 sebesar Rp 400 triliun tidak wajar. Menurut dia, angka tersebut tujuh kali lebih besar dari dana desa dan enam kali lebih besar dari anggaran kesehatan.

Sementara, Sri Mulyani menilai pernyataan Zulkifli bermuatan politis dan menyesatkan. Sri Mulyani lantas menjelaskan bahwa 31,5 persen pembayaran pokok utang adalah untuk instrumen Surat Perbendaharaan Negara atau Surat Perbendaharaan Negara Syariah yang bertenor di bawah satu tahun dan merupakan instrumen untuk mengelola arus kas. "Pembayaran utang saat ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi dari utang masa lalu, mengapa baru sekarang diributkan," ujarnya.

Setelah Zulkifli melontarkan kritik dengan perbandingan, Sri Mulyani berusaha menjawab tudingan itu dengan perbandingan jumlah pembayaran pokok utang dengan anggaran kesehatan dan anggaran Dana Desa.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sri Mulyani menjelaskan, jumlah pembayaran pokok utang Indonesia tahun 2009 adalah Rp 117,1 triliun, sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp 25,6 triliun. Jadi perbandingan pembayaran pokok utang dan anggaran kesehatan adalah 4,57 kali lipat.

Pada tahun 2018, pembayaran pokok utang adalah Rp 396 triliun sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp 107,4 triliun, atau perbandingannya turun 3,68 kali. Artinya, ujar bekas Direktur Bank Dunia itu, rasio yang baru tersebut sudah menurun dalam sembilan tahun sebesar 19,4 persen.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan juga ikut menanggapi kritikan Ketua MPR Zulkifli Hasan yang menyebut utang Indonesia mencapai Rp 400 triliun. Luhut menuturkan terkait besaran utang tersebut telah dijelaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Tapi kalau seperti ada yang ngomong seperti di MPR mengenai utang kita Rp 400 triliun itu angkanya sudah dijelaskan sama bu Sri Mulyani,” tutur Luhut.

Ia meminta agar Zulkifli Hasan dapat membaca data dengan benar supaya tidak membohongi publik. “Saya pikir kita jangan bohongin anak-anak muda lah dengan memanipulasi data itu, jadi membaca data itu kalau gak ngerti ya jangan diomongin,” ujar dia.

CAESAR AKBAR | KARTIKA ANGGRAENI

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Terkini: Motif Dana Politik Pemilu 2024 di Perizinan Ekspor Pasir Laut, Persiapan Fasilitas Check In Pesawat di Stasiun Kereta

2 jam lalu

Jokowi Kembali Izinkan Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Warga Lokal
Terkini: Motif Dana Politik Pemilu 2024 di Perizinan Ekspor Pasir Laut, Persiapan Fasilitas Check In Pesawat di Stasiun Kereta

Terkini: Motif pengumpulan dana politik untuk Pemilu 2024 di balik pembukaan ekspor pasir laut, persiapan fasilitas check in pesawat di stasiun kereta


Sri Mulyani Anggarkan Rp 8 Triliun untuk Soft Diplomacy dengan Negara Lain

6 jam lalu

Sri Mulyani Anggarkan Rp 8 Triliun untuk Soft Diplomacy dengan Negara Lain

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menganggarkan Rp 8 triliun untuk mendukung soft diplomacy dengan negara lain.


Sri Mulyani dan Retno Marsudi Lepas 730 Ribu Dosis Vaksin Pentavalen Produksi Bio Farma untuk Nigeria

18 jam lalu

Sri Mulyani Indrawati dan Retno Marsudi saat menghadiri Reuni Akbar SMA 3 Semarang, 28-29 Oktober 2017. (Alste Indonesia)
Sri Mulyani dan Retno Marsudi Lepas 730 Ribu Dosis Vaksin Pentavalen Produksi Bio Farma untuk Nigeria

Menkeu Sri Mulyani dan Menlu Retno Marsudi melepas 730 ribu vaksin Pentavalen produksi Bio Farma untuk Nigeria.


Terkini: Jokowi Buka Kembali Ekspor Pasir Laut Setelah 20 Tahun Dilarang, MTI Pertanyakan Program Insentif Kendaraan Listrik

20 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan sebelum menaiki pesawat kepresidenan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat 19 Mei 2023. Presiden Jokowi akan menghadiri acara KTT G7 di Hiroshima, Jepang. TEMPO/Subekti.
Terkini: Jokowi Buka Kembali Ekspor Pasir Laut Setelah 20 Tahun Dilarang, MTI Pertanyakan Program Insentif Kendaraan Listrik

Presiden Jokowi menerbitkan PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Aturan itu termasuk ekspor pasir laut.


BUMN Karya Banyak Terjerat Utang, Begini Kata Pengamat

22 jam lalu

Pekerja dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk menyiapkan besi untuk fondasi saat renovasi Masjid Istiqlal, di Jakarta, Rabu, 17 Juli 2019. PT Waskita Karya (Persero) Tbk melakukan renovasi Masjid Istiqlal yang memiliki luas tanah sekitar 93.200 meter persegi dan luas bangunan 24.200 meter persegi. ANTARA/Audy Alwi
BUMN Karya Banyak Terjerat Utang, Begini Kata Pengamat

Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang konstruksi atau dikenal BUMN Karya disebut banyak terjerat utang. Sejumlah pengamat buka suara atas hal ini.


Gaji Ke-13 ASN Cair Mulai 5 Juni 2023, Begini Kata Kemenkeu

1 hari lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Gaji Ke-13 ASN Cair Mulai 5 Juni 2023, Begini Kata Kemenkeu

Pencairan gaji ke-13 bisa dilakukan pada 5 Juni, sepanjang dokumen pengajuan benar dan lengkap.


Terpopuler: Tanggapan BSI Mengenai Kabar Negosiasi Lockbit, Sejarah Bisnis Bos Maspion yang Diperiksa KPK

1 hari lalu

BPKN memastikan layanan digital Bank Syariah Indonesia (BSI) sudah aman untuk digunakan para nasabah.
Terpopuler: Tanggapan BSI Mengenai Kabar Negosiasi Lockbit, Sejarah Bisnis Bos Maspion yang Diperiksa KPK

Terpopuler: Tanggapan BSI tentang adanya kabar negosiasi dengan Lockbit, sejarah bisnis bos Maspion Group yang diperiksa KPK.


Terkini Bisnis: Waktu Tempuh Kereta Lebih Cepat Sejam, Pesan BSI soal Data Nasabah Bocor

1 hari lalu

Penumpang duduk di dalam rangkaian gerbong KA Bima rute Stasiun Gambir-Malang PP di Stasiun Gambir, Jakarta, Sabtu, 11 Juli 2020. PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) kembali menambah lima perjalanan kereta api (KA) jarak jauh di area Daop 1 Jakarta untuk tujuan Bandung, Cirebon dan Surabaya yang diberangkatkan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen yang hanya dioperasikan pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Terkini Bisnis: Waktu Tempuh Kereta Lebih Cepat Sejam, Pesan BSI soal Data Nasabah Bocor

Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Sabtu sore, 27 Mei 2023, dimulai dari perjalanan kereta api menjadi lebih singkat.


Sri Mulyani Teken Aturan Anggaran Mobil Listrik Pejabat, Apa Dampaknya Bagi Industri?

2 hari lalu

Ilustrasi pengisian daya mobil listrik. shutterstock.com
Sri Mulyani Teken Aturan Anggaran Mobil Listrik Pejabat, Apa Dampaknya Bagi Industri?

Bos Indika Energy Arsjad Rasjid membeberkan dampak dari PMK Nomor 49 Tahun 2023 soal anggaran mobil listrik para pejabat eselon I dan II PNS.


Terkini: Infrastruktur di IKN Dikebut Demi Undang Investor, BSI Tanggapi Bocoran Chat Negosiasi dengan LockBit

2 hari lalu

Lokasi pembangunan rumah jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN), Kalimantan, Kamis 23 Februari 2023. TEMPO/Subekti.
Terkini: Infrastruktur di IKN Dikebut Demi Undang Investor, BSI Tanggapi Bocoran Chat Negosiasi dengan LockBit

Berita terkini bisnis pada siang ini dimulai dari harapan Kementerian PUPR atas terus dibangunnya infrastruktur dasar di IKN.