TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan Pemerintah telah mencairkan anggaran sedikitnya Rp 1,9 triliun untuk merehabilitasi dan merekonstruksi daerah yang terdampak gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Baca juga: Sri Mulyani Kunjungi Korban Gempa Lombok, Serahkan Uang Rp 1 M

"Dari sisi anggaran, yang saya laporkan ke Bapak Wapres (Wakil Presiden Jusuf Kalla) bahwa sampai hari ini pencairan yang dilakukan khusus untuk menangani bencana di NTB, (yakni) Lombok dan Sumbawa, telah mencapai Rp 1,9 triliun," tutur Sri Mulyani seusai mengikuti rapat koordinasi penanganan gempa NTB di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin, 27 Agustus 2018.

Anggaran tersebut diperoleh dari pos dana yang dimiliki Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan realokasi dari kementerian dan lembaga Pemerintah non kementerian (K/L).

Anggaran tersebut telah diberikan Pemerintah melalui Kementerian Sosial senilai Rp 1,25 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 7,8 miliar, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rp 176,2 miliar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 230 miliar dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rp 1,5 miliar.

Baca juga: Sri Mulyani Kunjungi Korban Gempa Lombok, Serahkan Uang Rp 1 M

"Yang berasal dari BNPB ada hampir sekitar Rp 307 miliar, untuk termasuk pemberian kepada 5.000 unit rumah rusak yang tadi mungkin akan direvisi caranya untuk menangani sekitar 70 ribu (rumah)," ujar Sri Mulyani.

Bantuan dari Pemerintah melalui Kementerian Sosial diberikan untuk pemberian santunan, paket sembako, dapur umum, bahan pangan, sandang dan tenda. Dari Kementerian Kesehatan untuk pemberian obat-obatan, logistik gizi dan tenda pos kesehatan.

Kemudian dari Kementerian PUPR digunakan untuk penyediaan mobil tangki air, mobil sanitasi, truk bak terbuka, toilet kabin dan genset. Anggaran bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan digunakan untuk pembangunan tenda darurat belajar dan peralatan sekolah, serta dari Kementerian ESDM dipakai untuk pembuatan dan pemeliharaan sumur tanggap darurat.

"Dan kita sekarang sedang memproses permintaan dari BNPB sebesar hampir total semua Rp 6 triliun, namun tadi keseluruhan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dimintakan sedang kita teliti," ujar Sri Mulyani lagi.

ANTARA