TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Daerah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, H Effendi Eko Saswito menyebutkan kerugian fasilitas milik Pemerintah Kota Mataram akibat gempa Lombok mencapai Rp 44 miliar.

Baca juga: Kerugian Gempa Lombok Ditaksir Mencapai Rp 7,7 Triliun

"Kerugian itu tidak termasuk kerugian untuk rumah masyarakat dan tempat ibadah karena masih dalam proses penghitungan dan akan ditangani pemerintah," kata Effendi di Mataram, Kamis, 23 Agustus 2018.

Menurut Effendi, kerugian untuk fasilitas milik pemerintah kota yang dimaksudkan berupa gedung kantor, puskesmas, puskesmas pembantu (Pustu), pos kesehatan desa (Poskesdes), dan puluhan gedung sekolah dengan kategori rusak berat, sedang, dan ringan.

Besarnya nilai kerugian terhadap fasilitas pemerintah kota itu mengharuskan Pemerintah Kota Mataram melakukan pemilihan dalam mengalokasikan anggaran menggunakan skala prioritas melalui perubahan APBD 2018 dan APBD murni 2019.

"Artinya, untuk fasilitas pemerintah yang mengalami rusak ringan dan sedang, kita alokasikan melalui perubahan APBD 2018," ujar Effendi.

Baca juga: Gempa Lombok, Bisnis Perhotelan Hadapi Masa-masa Sulit

Karena itu, dalam perubahan APBD 2018, Pemerintah Kota Mataram telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 15 miliar untuk penanganan 11 puskesmas dan 28 sekolah dari 34 unit sekolah yang rusak. Selain itu, ada beberapa kantor organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengalami rusak ringan dan sedang, yang akan diperbaiki melalui anggaran perubahan APBD 2018.

"Puluhan fasilitas pemerintah kota yang akan kita perbaiki melalui perubahan APBD itu rata-rata kebutuhan dananya di bawah Rp 200 juta, jadi bisa menggunakan penunjukan langsung," tutur Effendi.

Adapun untuk fasilitas pemerintah kota yang mengalami rusak berat akan dialokasikan melalui APBD murni 2019 karena kebutuhan anggaran lebih dari Rp 200 juta sehingga harus melalui tender.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkirakan kerugian dan kerusakan akibat gempa Lombok hingga saat ini sekitar Rp 7,7 triliun yang mencakup lima sektor, yakni permukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sektor sosial, dan lintas sektor.

ANTARA