Sasar Milenial, Surat Utang SBR004 Bisa Dibeli Mulai Rp 1 Juta

Senin, 20 Agustus 2018 13:33 WIB

Peminat Surat Utang Negara Membeludak

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah lewat Kementerian Keuangan resmi membuka masa penawaran surat utang negara atau SUN jenis Savings Bond Retail seri SBR004 pada Senin, 20 Agustus 2018. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, mengatakan, penawaran SBR004 yang menjangkau investor retail dibuka secara online lewat e-SBN.

Baca: Sri Mulyani Sebut Pidato Ketua MPR soal Utang Menyesatkan

"Penggunaan sistem online diharapkan bisa memperdalam pasar SUN sekaligus bisa menjangkau investor di 34 provinsi. Selain itu juga memudahkan investor untuk berinvestasi selama 24 jam," kata Luky saat memberikan keterangan kepada wartawan di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Sudirman, Jakarta Selatan, Senin, 20 Agustus 2018.

Sebelumnya, pemerintah juga telah menawarkan Savings Bonds Retail seri SBR003 secara online pada Mei 2018. Dalam masa penawaran itu, pemerintah berhasil menghimpun dana sebesar Rp 1,92 triliun dari target awal Rp 1 triliun.

Baca: Pemerintah Bakal Tarik Utang Rp 359,3 Triliun pada 2019

Advertising
Advertising

Direktur Surat Utang Negara Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan Loto S Ginting, menyatakan generasi milenial termasuk pihak yang disasar oleh pemerintah untuk ikut menyerap SUN tersebut. "Umumnya mereka tertarik karena mereka kan senang dengan sistem online," katanya.

Loto menambahkan, pihaknya pelan-pelan mengedukasi investor karena SBR001 dan SBR002 menggunakan sistem offline, dan SBR003 dan SBR004 itu sudah menggunakan sistem online. "Jadi kita terus edukasi," ujarnya.

Kalau dari segi jumlah, menurut Loto, mungkin secara nominal banyak dibeli oleh investor berusia 40 tahun ke atas. "Nah bagi mereka agak sedikit kurang terbiasa secara online itu mungkin kita perlu edukasi. Makanya pak Dirjen minta tolong untuk yang usia 40 tahun, yang gaptek itu didampingi."

Lebih jauh Luky mengatakan SBR004 ini memiliki tingkat kupon sebesar 8,05 persen dengan tenor dua tahun atau jatuh tempo pada 20 September 2020. Adapun masa penawaran akan berlangsung dari 20 Agustus 2018 sampai 13 September 2018.

Adapun tingkat kupon sebesar 8,05 persen ini tidak akan berubah selama tiga bulan pertama. Tingkat kupon ini berasal dari suku bunga acuan yang berlaku pada saat penetapan yaitu 5,50 persen ditambah spread tetap 225 basis points (bps) atau sebesar 2,25 persen.

Sedangkan tingkat kupon berikutnya akan disesuaikan setiap tiga bulan sekali pada tanggal penyesuaian sampai jatuh tempo. Penyesuaian akan didasarkan pada suku bunga acuan ditambah spread tetap sebesar 2,25 persen.

Tingkat kupon tersebut akan berlaku sebagai tingkat kupon minimal dan tidak akan berubah sampai jatuh tempo. "Minimum pemesanan seri retail SBR004 ini berjumlah Rp 1 juta rupiah. Sedangkan maksimal pemesanan seri ini berjumlah Rp 3 miliar," kata Luky.

Menurut Luky, seluruh hasil penerimaan negara lewat instrumen ini nantinya akan digunakan untuk pembangunan lewat pembiayaan deficit financing termasuk untuk pembiayaan utang. Luky menargetkan penerimaan negara dari penawaran SBR004 ini mencapai Rp 1 triliun. Kendati begitu, jumlah tersebut bisa bertambah hingga Rp 3 triliun sampai Rp 5 triliun jika permintaan dari investor naik.

Berita terkait

Pemerintah Serap Rp 7,025 Triliun dari Lelang Surat Utang SBSN

3 jam lalu

Pemerintah Serap Rp 7,025 Triliun dari Lelang Surat Utang SBSN

Pemerintah menyerap dana sebesar Rp 7,025 triliun dari pelelangan tujuh seri surat utang yakni Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Baca Selengkapnya

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

4 hari lalu

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

Sektor manufaktur tunjukan tren kinerja ekspansif seiring Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Sementara itu, inflasi masih terkendali.

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

6 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

Kemendag Berencana Selesaikan Utang Selisih Harga Minyak Goreng Bulan Depan

10 hari lalu

Kemendag Berencana Selesaikan Utang Selisih Harga Minyak Goreng Bulan Depan

Isy Karim mengatakan Kemendag akan memperjuangkan utang selisih harga minyak goreng yang tersendat sejak awal 2022.

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

10 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan

11 hari lalu

Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan

Direktur Ideas menanggapi rencana Presiden Jokowi membahas program yang diusung Prabowo-Gibran dalam RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

11 hari lalu

Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

Bank DBS Indonesia meraih peringkat AAA National Long-Term Rating dan National Short-Term Rating of F1+ dari Fitch Ratings Indonesia atas kinerja keuangan yang baik.

Baca Selengkapnya

Dagang Sapi Kabinet Prabowo

11 hari lalu

Dagang Sapi Kabinet Prabowo

Partai politik pendukung Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden mendapat jatah menteri berbeda-beda di kabinet Prabowo mendatang.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

11 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

12 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya