TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pengurangan impor bahan baku maupun barang konsumsi guna mengendalikan defisit neraca transaksi berjalan akan dilakukan dengan tidak mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Sri Mulyani Hadapi Dilema Dorong Pertumbuhan atau Tekan Defisit

"Kita cari komoditas yang mempunyai multiplier effect paling kecil terhadap pertumbuhan, sehingga apabila ditekan, momentum pertumbuhan (ekonomi) tetap dapat dijaga," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers perkembangan APBN di Jakarta, Selasa malam, 14 Agustus 2018.

Sri Mulyani mengatakan pengurangan impor harus dilakukan untuk mengurangi tekanan terhadap defisit neraca transaksi berjalan yang pada triwulan II tahun 2018 tercatat telah mencapai tiga persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Untuk itu, menurut dia, rencana pengurangan impor mulai diupayakan kepada bahan baku maupun bahan modal, terutama bagi proyek infrastruktur milik Pertamina dan PLN.

Baca juga: Sri Mulyani: Defisit APBN Juli 2018 Rp 151,3 Triliun

Kemudian, pembatasan impor juga dilakukan kepada barang konsumsi, terutama terhadap 500 jenis komoditas di sektor perdagangan maupun perindustrian yang bisa diproduksi di dalam negeri.

Hal ini juga didukung oleh langkah-langkah untuk mengendalikan impor, yaitu dengan pemberlakuan kenaikan tarif PPh impor maupun tarif lainnya yang bisa menahan tingginya defisit neraca transaksi berjalan.

Di samping itu, Sri Mulyani berujar upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi dan menjaga nilai tukar rupiah adalah mengajak swasta dan eksportir membawa dolar ke dalam negeri.

"Bukan hanya masuk, tapi juga stay di bank dalam negeri lebih lama," kata Sri Mulyani. Menurut dia, suplai dolar ke dalam negeri sangat penting bagi kebutuhan ekonomi dalam negeri. "Caranya, kami terus melakukan persuasi moral dan monitoring," ujarnya.

ANTARA