Ketika Sri Mulyani Mendengar Curhat Kalangan Eksportir

Selasa, 7 Agustus 2018 18:00 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tadi siang menemui para eksportir di kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Kegiatan itu adalah tindak lanjut pertemuan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan para pelaku ekspor sebelumnya.

Baca: Defisit BPJS Kesehatan, Sri Mulyani: Hitungannya Sangat Goyang

Dalam pertemuan itu, salah seorang eksportir, Welly Soegiono, berkeluh kesah mengenai ekspor kepada Sri Mulyani. Pria yang menjabat Direktur Perusahaan Great Giant Foods itu mengeluhkan tingginya bea masuk untuk ekspor buah-buahan ke sejumlah negara.

"Kami mengalami masalah di ekspor, khususnya mengenai pengenaan bea masuk," ujar Welly di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa, 7 Agustus 2018.

Baca: Syarat Berswafoto dengan Sri Mulyani: Sudah Bayar Pajak

Welly mencontohkan untuk komoditas pisang. Kata dia, pisang tanah air kena bea masuk sebesar 30 persen ke Korea Selatan. Padahal, Vietnam yang juga eksportir pisang hanya dikenai 15 persen.

Hal serupa juga dialami Welly saat mengekspor pisang ke Jepang. Negeri Sakura mengenakan bea masuk pisang Indonesia 3 persen lebih mahal dari pisang Filipina.

Begitu juga untuk ekspor ke Eropa, pisang Indonesia dikenai bea masuk 15 persen. Di saat yang sama, Filipina sama sekali tidak dikenai bea masuk. "Ini sudah 10 tahun terjadi, padahal masing-masing kementerian punya dirjen kerjasama luar negeri," kata Welly.

Perkara lainnya, Welly mengeluhkan sulitnya memasok nanas segar ke Cina. Dia berujar telah berupaya berkomunikasi dengan pemerintah negeri tirai bambu sejak sepuluh tahun lalu. Namun upaya itu belum berbuah hasil. "Kami sudah berusaha sendiri menjalin komunikasi business to business, tapi dari pemerintahnya masih belum bisa," ujarnya.

Padahal negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand sudah bisa memasok nanas ke Cina. Berdasarkan proyeksinya, Welly menjamin akan ada peningkatan ekspor sebesar US$ 50 juta dari nanas segar pada tahun pertama.

Welly menjelaskan volume ekspornya pada tahun 2017 sekitar 12 ribu kontainer. "Tahun ini 13 ribu kontainer per tahun," katanya. "Kalau Cina bisa kami masuki, pada tahun pertama pasti bertambah lagi (jumlahnya)."

Untuk itu, Welly mengusulkan agar pemerintah melakukan lobi ke pemerintah Cina mengingat negeri tirai bambu sejatinya kekurangan nanas segar. "Pendekatannya, katakan bahwa kita memberi solusi nanas yang bagus dan murah, ketimbang dia mendatangkan dari Kostarika," ujarnya.

Mendengar masukan dari Welly, Sri Mulyani mengatakan akan meneruskannya kepada pihak-pihak yang berkaitan. "Masukannya bagus, nanti saya laporkan," ujar dia. "Tapi kondisi seperti itu selama sepuluh tahun saja, Bapak masih ekspor ya?"

Welly pun menimpali pernyataan Sri Mulyani, "Ini mengandalkan rezeki anak yang saleh," ucapnya. Pernyataan Welly lalu disambut gelak tawa peserta yang lain.

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

8 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

9 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

10 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

14 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

15 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

16 jam lalu

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada dampak kenaikan BI Rate ke level 6,25 persen terhadap APBN, terutama penerimaan pajak.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

18 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

18 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

19 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

19 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya