Defisit BPJS Kesehatan, Sri Mulyani: Hitungannya Sangat Goyang

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 18 Mei 2018. TEMPO/Adam Prireza

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana menambal defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan melalui transfer langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun angka pasti defisit lembaga tersebut masih dalam proses audit dan penghitungan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Baca: Sri Mulyani: Negara Dirugikan Rp 57 Miliar Akibat Miras Ilegal

"Sebagian akan kita tutup dan akan kita tambahkan, tapi kita lihat hitungannya masih sangat goyang," kata Sri Mulyani di Istana Negara, Senin, 6 Agustus 2018. Pemerintah, menurut Sri Mulyani, masih berupaya menghitung defisit BPJS Kesehatan sehingga angka penambalan defisit juga masih belum ditetapkan.

Sekretaris Utama BPJS Kesehatan Irfan Humaidi juga menolak berkomentar ketika ditanya mengenai jumlah defisit yang dialami lembaganya. "(Hitungan) sudah sampai BPKP. Enggak boleh kita mendahului biar hasilnya dirilis oleh BPKP. Bisa aja kita bilang sekian, terus di-review ternyata beda, jadi enggak elok, lah," ucapnya.

Baca: Gempa Lombok, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Siapkan Dana Bantuan

Lebih jauh, Irfan menyebutkan rapat lanjutan mengenai tindak lanjut pemberian dana talangan bagi BPJS Kesehatan bakal dilakukan pada Kamis, 9 Agustus 2018. Ia berharap pada hari itu sudah ada kepastian dari BPKP terkait dengan angka pasti defisit. Sejauh ini, opsi penambahan dana dari pemerintah dilakukan bukan dalam bentuk penyertaan modal pemerintah (PMN). 

Pada 2016, pemerintah sepakat menggelontorkan PMN Rp 6,83 triliun kepada BPJS Kesehatan untuk membiayai operasional pada periode tersebut. Irfan juga memastikan dana talangan tersebut akan langsung diambilkan dari pos APBN oleh Kementerian Keuangan dan tidak ada opsi kenaikan iuran.

Sebelumnya, pemerintah sempat mewacanakan bakal menambal defisit BPJS Kesehatan melalui pos dana alokasi umum (DAU) dan cukai hasil tembakau. "Belum. Ini belum. Belum jalan," tutur Irfan.

Hal tersebut sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2017. Aturan itu mengatur tentang tata cara penyelesaian tunggakan iuran jaminan kesehatan pemerintah daerah melalui pemotongan DAU dan/atau dana bagi hasil. 

Simak berita menarik lain terkait dengan Sri Mulyani hanya di Tempo.co

BISNIS






Bursa Calon Gubernur BI, Apa Saja Kriteria yang Dibutuhkan dan Tantangannya di Tengah Gejolak Global?

4 jam lalu

Bursa Calon Gubernur BI, Apa Saja Kriteria yang Dibutuhkan dan Tantangannya di Tengah Gejolak Global?

Ekonom yang juga Direktur Segara Institut Pieter Abdullah Redjalam mengungkap kriteria calon Gubernur Bank Indonesia atau Gubernur BI. Apa saja?


Pandangan tentang Independensi BPJS dalam RUU Kesehatan

18 jam lalu

Pandangan tentang Independensi BPJS dalam RUU Kesehatan

PP Muhammadiyah beserta 7 organisasi mengeluarkan catatan kritis terkait RUU Kesehatan.


BRI Targetkan Alokasikan KUR Rp 207 Triliun di 2023

23 jam lalu

BRI Targetkan Alokasikan KUR Rp 207 Triliun di 2023

BRI pada 2023 ini mendapat alokasi Kredit Usaha Rakyat atau KUR sebesar Rp 207 triliun. BRI komitmen untuk menyalurkannya sepanjang tahun ini.


Ekonomi Terkini: Kinerja Ekspor Tertinggi, Serikat Pekerja Pertamina Tolak Privatisasi PT PGE Melalui IPO

1 hari lalu

Ekonomi Terkini: Kinerja Ekspor Tertinggi, Serikat Pekerja Pertamina Tolak Privatisasi PT PGE Melalui IPO

Berita ekonomi dan bisnis terkini. Mulai dari kinerja ekspor yang moncer hingga penolakan privatisasi PT PGE.


Utang Pemerintah Tembus Rp 7.733,99 Triliun, Anak Buah Sri Mulyani: Bukan Karena Demen Berutang

1 hari lalu

Utang Pemerintah Tembus Rp 7.733,99 Triliun, Anak Buah Sri Mulyani: Bukan Karena Demen Berutang

Utang Indonesia tembus Rp 7.733,99 triliun per Desember 2022. Instrumen utang diperlukan untuk menutup defisit anggaran yang sudah disetujui DPR.


Bandingkan Defisit APBN RI dengan Negara Maju, Kemenkeu: Cukup Baik

1 hari lalu

Bandingkan Defisit APBN RI dengan Negara Maju, Kemenkeu: Cukup Baik

Kemenkeu menyebutkan defisit fiskal dan rasio utang Indonesia masuk dalam kelompok yang cukup baik di dunia.


Soal Beban Utang Negara, DPR: Jangan Sebut Aman, Perhatikan Kemampuan Membayarnya

1 hari lalu

Soal Beban Utang Negara, DPR: Jangan Sebut Aman, Perhatikan Kemampuan Membayarnya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarawati berharap pemerintah tidak menganggap utang pemerintah dalam taraf aman.


Segara Institut: Calon Gubernur Bank Indonesia Bisa dari Eksternal

1 hari lalu

Segara Institut: Calon Gubernur Bank Indonesia Bisa dari Eksternal

Ekonom yang juga Direktur Segara Institut Pieter Abdullah Redjalam mengatakan calon Gubernur Bank Indonesia bisa saja berasal dari eksternal.


Sri Mulyani: Kinerja Ekspor Tertinggi dalam Sejarah

2 hari lalu

Sri Mulyani: Kinerja Ekspor Tertinggi dalam Sejarah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sisi pengeluaran dan produksi.


Ekonomi RI 2022 Tumbuh di Tengah Gejolak Global, Sri Mulyani: Ini Rahasianya

2 hari lalu

Ekonomi RI 2022 Tumbuh di Tengah Gejolak Global, Sri Mulyani: Ini Rahasianya

ekonomi Indonesia tahun 2022 mampu tumbuh sebesar 5,31 persen di tengah gejolak ekonomi global, ini kata Sri Mulyani.