TEMPO.CO, BANDUNG - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah menawarkan alternatif opsi bagi industri yang berlokasi di sepanjang DAS atau Daerah Aliran Sungai Citarum. “Sekarang mempertimbangkan juga untuk membuat relokasi beberapa industri ke tempat-tempat yang lebih aman untuk pembuangan limbah,” kata dia di Bandung, Rabu, 1 Agustus 2018.

Simak: Luhut Ajak KPK Telisik Pajak Perusahaan di Sekitar Sungai Citarum

Luhut sengaja bertemu dengan pemilik industri yang berada di sepanjang aliran Sungai Citarum untuk mencari solusi penanganan limbah industri yang mencemari sungai tersebut di Bandung, Rabu, 1 Agustus 2018. “Kita sudah mendorong para pengusaha untuk tidak membuang limbah di sungai, dan sekarang sudah ada kemajuan walaupun belum kita puas,” kata dia.

Luhut mengatakan, pertemuan itu untuk mengevaluasi penanganan masalah Sungai Citarum pasca terbitnya Pepres 15 tahun 2018 tentang percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum.

“Tadi saya soroti bagaimana IPAL (instalasi pengolahan air limbah) komunal, bagaimana buatnya? Sekarang gak bisa main-main. Sekarang ada Komandan Sektor, dan mereka laporan terus,” kata dia.

Luhut mengatakan, opsi pembuatan IPAL Komunal misalnya tidak akan didanai oleh pemerintah. “Mereka sendiri dong, pabri-pabrik. Cost-nya nanti dimasukkan dalam cost produksi mereka,” kata dia.

Sementara untuk opsi relokasi itu, Luhut meminta Komandan Satgas Citarum Harum, Penjabat Gubernur Jawa Barat Komisaris Jenderal Mochamad Iriawan untuk mengkajinya. “Pak Gubernur nanti. Beliau paten sekali, Pak Iwan ini sudah langsung kerja cepat. Kita lihat nanti,” kata Luhut.

Dalam pertemuan dengan lebih dari seratus pengusaha yang memiliki pabrik di sepanjang Sungai Citarum itu, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Sanny Iskandar menawarkan opsi relokasi pabrik-pabrik yang berdiam di sepanjang sungai tersebut ke sejumlah kawasan industri. “Kami sadari Himpunan Kawasan Industri siap menampung untuk menyediakan lahan kawasan industri sesuai dengan kebutuhan perusahaan-perusahaan di sini,” kata dia, Rabu, 1 Agustus 2018.

Sanny mengatakan, lahan yang disiapkan bisa disesuaikan dengan kebutuhan industri yang kini berdiam di sepanjang Sungai Citarum. “Mungkin industrinya sebagian besar industri lokal, mungkin tidak perlu infrastruktur yang terlalu canggih seperti (Kawasan Industri) Karawang dan Bekasi,” kata dia.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengatakan, opsi relokasi pabrik sepanjang Sungai Citarum yang umumnya bergerak di sektor tekstil dan garment itu wacana lama. “Kita sudah bicarakan 15 tahun lalu. Tapi kenyataannya harus menghadapi beberapa hal,” kata dia di Bandung, Rabu, 1 Agustus 2018.

Ade mengatakan, mayoritas industri tekstil sesungguhnya sudah pindah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah gara-gara soal upah buruh yang terus bergerak naik. “Beberapa perusahaan, khususnya industri hulu di sini seperti pembuatan benang, pemintalan, pertenunan, rajut dan sebagainya sudah pindah ke Jawa Tengah tidak lagi ada di sini. Garment pasti ke sana karena labour intensif,” kata dia.

Ade mengatakan, industri tekstil yang tersisa di sepanjang Sungai Citarum adalah industri yang bergerak di bidang pencelupan. “Yang tidak bisa pindah adalah satu-satunya industri pencelupan, printing, karena ini menyangkut karakter daerah,” kata dia. “Data kita ada 189 perusahaan di sepanjang DAS Citarum ini. Dan 25 perusahaannya sudah punya IPAL Komunal.”

Menurut Ade, solusi bagi industri pencelupan yang ada di sepanjang Sungai Citarum itu hanya IPAL komunal karena tidak mungkin pindah. Soal kepatuhan membuat IPAL ini kerap memicu persaingan tidak sehat. Perusahaan yang nakal, yang membuang langsung limbah ke sungai bisa menjual produknya dengan harga murah, memicu perusahaan lain enggan membangun instasli pengolah limbah.

Baca juga: Luhut Pandjaitan: Jangan Campuradukkan Soal Citarum dan Politik

“Sekarang harus dirumuskan, dari sisi hukum kita harus tegas. Bahwa yang tidak memiliki IPAL kita tutup. Jangan ada toleransi lagi. Jangan diberikan waktu, kecuali ada niat untuk investasi dan menunjukkan progresnya berkala tiap minggu untuk membangun IPAL,” kata Ade.