TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan meminta agar penyelesaian masalah di sepanjang daerah aliran Sungai Citarum tidak dicampuradukkan dengan masalah politik.
Baca juga: Pencemaran Sungai Citarum, Menteri Luhut Temui Pengusaha
"Ada rupanya yang mau minta perlindungan sana sini, saya bilang enggak ada perlindungan. Pokoknya kalau salah, disikat. Jangan mencampuradukkan Citarum dengan politik lah," kata Menko Luhut seusai menjadi pembicara pada pertemuan dengan pemilik perusahaan sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu, 1 Agustus 2018.
Luhut menegaskan, pemerintah pusat dan daerah akan menindak tegas pihak-pihak yang masih membuang limbah di Daerah Aliran Sungai Citarum.
"Saya kira tadi dengan Pak (Pj) Gubernur Jabar (Jawa Barat), Pangdam III Siliwangi, Kapolda dan Kajati Jawa Barat sudah kompak sekali sehingga Pak (Pj) Gubernur Jabar sebagai (koordinator) satgas kita mendorong lagi para pengusaha tidak membuang limbah ke Sungai Citarum," kata dia.
Baca juga: Pemerintah Lanjutkan Program Revitalisasi Sungai Citarum, Dimulai Februari 2018
Pada kesempatan tersebut, Luhut juga menegaskan bahwa pembenahan masalah di DAS Citarum diperlukan kerja sama semua pihak terkait, mulai dari pemerintah, pengusaha atau pelaku industri, hingga masyarakat.
"Dalam rangka pembenahan atau mengatasi masalah Citarum, itu sebenarnya tinggal kita yang menentukan. Sekarang ini gubernur ada, pangdam ada, kajati juga ada, kapolda ada, pengusaha juga ada. Jadi tinggal kita mau diapakan ini Citarum," kata Luhut.
Selain itu, Luhut Pandjaitan melanjutkan, sekitar 80 persen sampah yang ada di lautan Indonesia berasal dari Sungai Citarum dan Ciliwung. "Laut kita menjadi yang terkotor, dan itu salah satunya sampah dari Citarum dan Ciliwung," ujarnya.
ANTARA
