TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Bambang Brodjonegoro menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Senin, 30 Juli 2018. "Kami dari pengurus ISEI Pusat menghadap Bapak Wapres, terutama untuk mengundang beliau hadir dalam pembukaan Kongres ISEI," kata Bambang.

Baca: JK: Napi Koruptor Tak Perlu Dipindahkan dari Lapas Sukamiskin

Bambang mengatakan, Kongres ISEI yang ke-20 rencananya akan dilaksanakan di Bandung pada 8-10 Agustus 2018. Pengurus ISEI, berharap JK dapat hadir dalam pembukaan kongres pada 8 Agustus 2018. "Kami selaku warga dari Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ingin mendengar langsung apa arahan dari Pak Wapres terkait perkembangan ekonomi Indonesia," katanya.

Tema yang akan dibawa dalam kongres tersebut adalah memperkuat harmonisasi antara sektor formal dan informal. Menurut Bambang, ISEI ingin memberikan perhatian pada sektor formal yang sedang bertumbuh, agar dapat secara bertahap naik kelas dan semakin membaik. Di sisi lain juga memperkuat sektor formalnya.

Sekretaris Jenderal ISEI Aviliani mengatakan, hal yang menjadi sorotan dalam kongres tersebut ialah peningkatan sumber daya manusia. Sebab saat ini ada banyak pekerjaan di sektor formal yang hilang. "Ïni yang akan kami suarakan supaya orang ke depan prediksi terhadap apa pekerjaan yang ada di masa datang," kata Aviliani.

Selain peningkatan SDM, Aviliani menyebutkan ISEI juga akan menyoroti potensi setiap daerah. Selama ini, banyak usaha kecil menengah yang tak bisa naik kelas. Penyebabnya, kata dia, pengusaha UKM tidak terkonsolidasi dengan perusahaan besar. Padahal, tanpa perusahaan besar, UKM tidak bisa hidup karena tidak mencapai skala ekonomi.

Apalagi, kata Aviliani, pekerjaan di sektor informal semakin banyak karena era digital. Sehingga, tema tersebut menjadi tema pembahasan Kongres ISEI karena akan berkaitan dengan perpajakan. "Karena nanti kalau informal makin tinggi, sekarang kan naik nih sektor informal, bahayanya tidak terakses pajak padahal sekarang ada peraturan baru bahwa informal pun kena pajak 0,5 persen," ujarnya.