Jokowi Minta Polisi Tak Asal Tangkap Penimbun Barang

Reporter

Antara

Kamis, 26 Juli 2018 19:00 WIB

Presiden Jokowi didampingi Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan (kanan) dan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution (kedua kanan) menyapa kepala daerah yang hadir dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2018 di Jakarta, Kamis, 26 Juli. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kepolisian tidak represif menangani tindak penimbunan oleh pengusaha karena tidak semua menimbulkan masalah. "Saya titip kepada Kapolri terutama kapolres-kapolres agar jangan represif," kata Presiden Jokowi ketika membuka rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi di Jakarta, Kamis.

Baca: Di Depan Jokowi, Gubernur BI Paparkan 4 Strategi Jaga Inflasi

Kepala Negara menyebutkan kalau inflasi atau harga barang stabil, tindakan menimbun barang untuk pengamanan stok, tidak masalah. "Kalau ada agen menimbun barang sehingga harga melonjak, ini yang harus ditindak," katanya.

Menurut Kepala Negara, agar mekanisme pasar berjalan, penimbunan juga diperlukan dalam rangka pengelolaan pasokan. "Mekanisme pasar juga perlu dijaga, kalau ada yang merusak mekanisme pasar, itu yang harus ditindak," katanya.

Dalam acara yang juga dihadiri para kepala daerah, Presiden menilai realisasi inflasi saat ini sudah baik namun ia menginginkan yang lebih baik lagi. "Tolong kepala daerah perhatikan yang terkait dengan pasokan pangan. Kita sering terjebak rutinitas lapangan sehingga tidak sering dipantau. Tolong pantau, jika ada kenaikan harga, pastikan stok kurang atau masalah distribusi," katanya.

Ia mengatakan jika pasokan kurang, kepala daerah harus mengecek daerah mana yang surplus. Dalam kesempatan itu Presiden juga menyoroti masalah perdagangan antardaerah yang perlu mendapat perhatian.

Advertising
Advertising

Ia mencontohkan saat ini pasar induk beras ada di Cipinang Jakarta. Daerah-daerah surplus beras mengirim berasnya ke pasar itu. Demikian juga daerah yang membutuhkan beras mendatangi pasar itu. "Ada yang tidak benar ketika sejumah daerah di timur yang membutuhkan beras harus mengambil dari Cipinang di Jakarta padahal beras itu dari timur juga," katanya.

Ia mengingatkan hal itu agar tidak terjadi sehingga tidak ada biaya transportasi yang dobel. Dalam kesempatan itu Presiden juga meminta para kepala daerah membuka peluang sebesar besarnya investasi sektor pariwisata terutama daerah yang pariwisatanya sudah dikenal luas.

"Kemarin kami sampaikan 10 Bali baru, saat ini yang fokus baru Mandalika, Labuhan Bajo, Borobudur, dan Toba. Kita harapkan nanti target wisman 2019 sebanyak 20 juta orang tercapai dari sebelumnya 9 juta wisman," kata Jokowi.

ANTARA

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

54 menit lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

9 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

10 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

10 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

12 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

12 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

14 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Ini Penjelasan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga

15 jam lalu

Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Ini Penjelasan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga

Pemerintah telah tiga kali merevisi Peraturan Menteri Perdagangan tentang impor barang. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan ini....

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

17 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

18 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya