Bank Indonesia Sampaikan Tantangan Menjaga Inflasi kepada Jokowi

Kamis, 26 Juli 2018 11:07 WIB

Presiden Jokowi berpesan terhadap penggunaan dana desa. (dok. Kemendes PDTT)
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia, Perry Wajiyo menyampaikan beberapa faktor yang menjadi tantangan dalam mengendalikan inflasi. Menurut Perry, tantangan eksternal dalam menjaga tingkat inflasi adalah kenaikan harga minyak dan komoditas pangan global.

"Kondisi ini bisa berdampak terhadap kenaikan harga pangan dalam negeri," kata Perry saat memberikan laporan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2018 di Puri Agung Ballroom Hotel Sahid di Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis 26 Juli 2018.

Acara rapat koordinasi ini merupakan acara tahunan yang digelar oleh Tim Pengendali Inflasi yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Presiden Jokowi hadir dan memimpin langsung rapat koordinasi ini. Adapun rapat koordinasi ini dihadiri oleh seluruh gubernur, walikota dan bupati di Indonesia. Rapat koordinasi ini digelar tertutup bagi media.

Selain itu, Perry juga mengatakan bahwa di level domestik tantangan menjaga inflasi datang dari ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi komoditas pangan. Menurut dia, hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama terutama beberapa komoditas pangan seperti beras, daging ayam dan komoditas hortikultura.

Melihat kondisi dan tantangan itu, Perry mengatakan dalam rapat koordinasi ini akan dibahas empat hal penting.

Pertama, bakal dibahas upaya percepatan pembangunan infrastruktur pertanian, konektivitas serta proses pembebasan lahan di daerah. Khususnya, program pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur pertanian maupun infrastruktur distribusi pangan perlu diberdayakan lebih lanjut di daerah termasuk dengan mengoptimalkan dana desa 2018.
Kedua, terkait peningkatan kerjasama perdagangan antar daerah sehingga bisa menekan perbedaan inflasi antar daerah dan antar wilayah semakin menurun. Juga mengenai inisiasi mengenai kerjasama perdagangan dalam rangka pengelolaan stok pangan antar waktu.
Ketiga, dibahas pula mengenai pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkuat ketersediaan data dan informasi pangan. Terutama penguatan akurasi data produksi dan stok pangan yang menjadi prioritas utama untuk mendukung efektivitas perumusan kebijakan.
Keempat, kata Perry, adalah bagaimana memperkuat sinyal atau sinergi di antara kebijakan pusat dan daerah. Hal ini sangat penting mengingat kebijakan pembangunan infrastruktur pemerintah pusat perlu didukung pemerintah daerah agar semakin bermanfaat bagi rakyat banyak.
"Bangun Desa bersama pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga akan mendukung berbagai upaya di bidang ini untuk meningkatkan produksi pangan misalnya melalui pengembangan klaster ketahanan pangan di seluruh wilayah kerja kantor perwakilan Bank Indonesia," kata Perry.
Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) memprediksi inflasi 2018 akan sebesar 3,5 persen secara tahunan (year on year/yoy) dan 2019 sebesar 3,7 persen (yoy). Gejolak kurs rupiah karena tekanan dolar AS yang akhirnya menaikkan harga barang dan sumber bahan baku impor ditengarai menjadi salah satu pendorong laju inflasi tahun 2019.

Pemerintah bersama Bank Indonesia menyepakati sasaran inflasi 2019 akan berada di tiga persen plus minus satu persen, atau lebih rendah dibanding 2018 yang sebesar 3,5 persen plus minus satu persen.
Baca juga: Bank Indonesia Mendorong Perempuan Aktif Secara Ekonomi

Sedangkan pertumbuhan ekonomi tahun ini diprediksi masih akan naik meski lambat. Diproyeksikan pertumbuhan ekonomi masih konsisten dengan proyeksi akhir tahun sebesar 5,2 persen. Sumber pertumbuhannya ini diperkirakan karena stimulus fiskal, jumlah konsumsi dan investasi terus meningkat.

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

2 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

10 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

11 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

12 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

13 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

14 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

15 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

19 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

20 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

21 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya