TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan pihaknya menyiapkan cara untuk mencegah penyebaran konten negatif menjelang pemilihan presiden dan legislatif pada 2019.

Baca: Rudiantara: Indonesia Kekurangan Tenaga di Dunia Digital

"Kerja sama dengan sesama institusi pemerintah, terutama dengan polisi itu ditingkatkan, sudah pasti. Artinya kan kita lebih awas lagi," ujar Rudiantara kepada Antara di Jakarta, Selasa 24 Juli 2018.

Ia menuturkan rujukan dunia maya jelas, yakni selama melanggar UU ITE akan dilakukan penindakan. Namun untuk sebaran konten negatif di dunia nyata penindakannya oleh polisi. Karena itu dia berharap kerja sama dua institusi itu terus ditingkatkan.

Cara penanganan konten negatif, ucap Rudiantara, harus disisir sampai ditemukan konten yang melanggar undang-undang,. Selanjutnya penyisiran akun penyebar konten tersebut

Di tahap lanjut, Kominfo meminta "platform" media sosial untuk menutup akun tersebut. Selama ini apabila platform tidak mengindahkan permintaan Kominfo, platform dapat diblokir seperti kasus terakhir pada platform video pendek Tik Tok.

"Selanjutnya manajemen terhadap platform, jadi ini yang disalahkan jangan hanya pengguna (media sosial), platform harus juga bertanggung jawab," kata Rudiantara.

Rudiantara mengaku telah berbicara dengan platform untuk mencegah penyebaran konten negatif dan agar jangan sampai ada pembiaran dari platform atau akan diganjar penalti.

Simak: Jawab Operator, Rudiantara Usul Formula Tarif Data

Terakhir dan paling penting adalah literasi digital kepada masyarakat agar saat mendapat berita palsu, ujaran kebencian kampanye hitam tidak langsung menerima sebagai fakta, melainkan mencari tahu kebenaran dari sumber lain.

"Memang tetap terpapar, tetapi kalau kita punya ketahanan diri cuekin saja sudah selesai. Tidak bisa 100 persen dengan literasi, jadi kombinasi tiga itu," ujar Rudiantara.

ANTARA