TEMPO.CO, Bogor - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, Apeksi, hari ini sepakat mengusulkan dua hal kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi yakni membuka moratorium calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan membahas pegawai honorer kategori dua. Hal itu disampaikan dalam pertemuan sejumlah wali kota dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat.

Baca: Lowongan CPNS 2018 Diutamakan untuk Tiga Lulusan Ini

Dua hal itu diusulkan karena selama ini menjadi perhatian para kepala daerah seiring dengan tingginya kebutuhan pegawai negeri sipil di daerah. Secara khusus Presiden Jokowi menegaskan bahwa penerimaan CPNS harus melalui seleksi. Adapun besaran kuota CPNS, kata Jokowi, bisa dilakukan di jabatan teknis, dan bukan jabatan administrasi.

Khusus terkait pegawai honorer kategori dua, Presiden Jokowi menyampaikan pesan-pesan khusus. "(Terkait honorer) sebenarnya tadi Pak Presiden menyampaikan bahwa kalaupun itu perlu, harus profesional," ujar Ketua Umum Apeksi sekaligus Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Senin, 23 Juli 2018.

Baca: Siap-siap, Ada yang Berbeda di Seleksi CPNS 2018

Airin juga menyebutkan, salah satu isu pengangkatan pegawai honorer untuk jadi PNS selama ini adalah seleksi yang makan waktu berlarut-larut. "Ada permintaan para wali kota bahwa kan sudah diseleksi berkali-kali tidak lulus ya, tapi kan mereka sudah mengabdi puluhan tahun."

Dalam kata pengantarnya, Presiden Jokowi sebelumnya menyinggung soal kondisi global yang memengaruhi perekonomian Indonesia, seperti kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve. "Pertama, berkaitan makro, saya kira tahu semuanya, tekanan ekonomi sekarang ini, tekanan dari eksternal begitu, semua negara merasakan," ujarnya.

Presiden Jokowi mengatakan, semua pihak harus melakukan antisipasi dengan melihat perubahan yang terjadi di dunia. Perubahan-perubahan yang terjadi itu di antaranya adalah revolusi industri 4.0, internet of things (IoT), Big Data dan lainnya.

Lebih jauh, terkait CPNS, Airin mengaku telah mengusulkan formasi kebutuhannya untuk Tangerang Selatan. "Kita sudah usulkan. Kita minta sebanyak-banyaknya. Dari empat tahun berapa yang pensiun. Kita kali empat tahun terus ditambah kebutuhan kita ke depan seperti apa," katanya.

BISNIS