TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Center For Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo menyarankan pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan insentif fiskal untuk menggenjot konsumsi minyak sawit dalam negeri.

Baca : Luhut Panjaitan dan Dubes Uni Eropa Bertemu, Bahas Larangan Sawit

"Saat ini pemerintah terjebak pada revenue, belum berpikir soal insentif," ujar Yustinus dalam cara Ngobrol@Tempo di Hotel Westin, Jakarta Selatan, Jumat, 20 Juli 2018.

Padahal di era ekonomi dunia yang mengalami fase kontraktif, kata dia, negara sudah sewajarnya berkorban, seperti memberi insentif sebagai investasi jangka panjang. Dengan demikian, ekonomi domestik dan ekspor bisa terdorong naik.

Dalam konteks minyak sawit mentah, pemerintah bisa memberi insentif misalnya di bea keluar dan sektor hulu sawit. Sementara, ihwal penggunaan biodiesel, kata Yustinus, pemerintah harus mulai membedakan konsumen yang menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan dan yang tidak.

"Belum ada insentif untuk orang yang menggunakan kendaraan ramah karbon," kata Yustinus. Kalau pun ada, itu baru pada Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah saat pertama kali beli saja. Sehingga, tidak ada kontrol yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

Yustinus menyarankan pemerintah mulai mencontoh beberapa negara yang telah menerapkan cukai pada mobil diesel dan mobil bensin. "Di negara lain, cukai bensin itu lebih tinggi, selain itu bisa juga untuk kendaraan yang emisi gas buangnya rendah cukainya dikenakan lebih rendah. Itu kan belum ada di Indonesia," kata dia.

Baca: JK: Perang Dagang Amerika - Cina Pengaruhi Ekspor Indonesia

Ia mengingatkan agar kesempatan kali ini, saat produksi minyak sawit mentah sedang surplus, malah terbuang sia-sia. "Ini ironis," ujar Yustinus. Dia yakin, dengan diberikannya insentif, minyak sawit itu bisa terserap oleh pasar.

Contoh kasus yang terjadi adalah kala pemerintah hendak menggalakkan penggunaan biodiesel dengan kandungan sawit 20 persen alias B20. "Pemerintah bisa beri insentif di sana, jangan sampai terlambat seperti saat migas harganya sedang tinggi," ujar Yustinus.

Direktur Utama Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Sawit Dono Boestami mengatakan pemerintah tengah mengupayakan peningkatan penyerapan sawit dengan implementasi bahan bakar solar dengan campuran minyak sawit 20 persen alias B20. Sebab, ia berpendapat tak ada cara lain yang bisa dilakukan untuk menyerap produksi sawit yang kelewat besar bila tidak oleh dalam negeri.

Apalagi, saat ini produk sawit Indonesia masih sulit masuk ke sejumlah negara, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. "Kita sampai megap-megap untuk menyerap sawit," kata Dono. Pasar domestik diperkirakan dapat menyerap mayoritas produksi sawit tersebut.

BPDP-KS mencatat pada 2017 produksi sawit Indonesia mencapai 37 juta ton. Angka tersebut kembali naik pada tahun ini yang diproyeksinya mencapai 40 juta ton. Pada 2020, ia memprediksikan produksi sawit dalam negeri mencapai 50 juta ton per tahun.