Rini Soemarno Temui Perwakilan Serikat Pekerja Pertamina

Jumat, 20 Juli 2018 15:40 WIB

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menerima perwakilan dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang hari ini melakukan long march untuk menolak penjulan aset perusahaan di depan Gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat, 20 Juli 2018. (sumber: Istimewa)

TEMPO.CO, Jakarta - Wacana Pertamina menjual aset mendorong serikat pekerja dari perusahaan pelat merah itu hari ini menggelar demonstrasi bertajuk "Aksi Bela Pertamina". Demonstrasi itu dilakukan di antaranya setelah munculnya wacana dari direksi PT Pertamina (Persero) untuk menjual sejumlah aset perusahaan guna meningkatkan kinerja portofolio bisnis.

Baca: Tolak Pertamina Jual Aset, 1.000 Pekerja Demo di 4 Titik Ini

Massa aksi memulai long march dari Kantor Pusat Pertamina menuju ke Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Usaha mereka tak sia-sia karena menteri di dua kementerian ini yaitu Rini Soemarno dan Arcandra Tahar menerima perwakilan massa untuk mendengar tuntutan yang disampaikan.

"Pertemuan diwakili oleh Presiden FSPPB Arie Gumilar," kata Kepala Bidang Hubungan Kelembagaan, Media, dan Komunikasi Serikat Pekerja, Hendra Tria Saputra saat dihubungi di Jakarta, Jumat, 20 Juli 2018.

Baca: Wacana Pertamina Jual Aset, Ini Kekhawatiran Serikat Pekerja

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Pertamina memang berencana untuk melepas sejumlah aset. Rencana ini akan segera diusulkan oleh Pertamina ke Kementerian BUMN sebagai pemegang saham perusahaan.

Meski demikian, Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito mengatakan surat yang akan diusulkan kepada Kementerian BUMN masih berupa izin prinsip. Materi surat ini yaitu perizinan kepada pemegang saham untuk mengkaji rencana aksi korporasi Pertamina. "Ini prosesnya masing panjang," kata dia dalam keterangannya, Kamis, 19 Juli 2018.

Saat bertemu Rini Soemarno, serikat pekerja menyampaikan enam tuntutan untuk perbaikan kinerja perusahaan. Tuntutan utamanya yaitu menolak penjualan aset Pertamina. "Penjualan aset berupa share down aset hulu dan spin off bisnis refinery tidak akan menyelesaikan akar masalah keuangan Pertamina," kata Hendra.

Sementara saat bertemu Arcandra Tahar, serikat pekerja menuntut pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak atau BBM sesuai harga keekonomian. Hendra menyampaikan bahwa sejak April 2016, harga BBM khusus penugasan yaitu premium dan solar tidak mengalami kenaikan. Kedua jenis BBM ini memang terus disubsidi pemerintah sehingga bisa dijual di harga, masing-masing Rp 6.450 per liter dan Rp 5.150 per liter.

Masalahnya, harga minyak mentah terus mengalami kenaikan hingga ke level US$ 70 per barel. Lalu kurs rupiah juga sudah mencapai Rp 14.500 per dollar Amerika Serikat. Walhasil, beban yang harus ditanggung Pertamina untuk mempertahankan harga premium dan solar ini semakin besar. "Ini membuat Pertamina rugi," tutur Hendra.

Berita terkait

Pertamina International Shipping Catat Penurunan Emisi Karbon 25.445 Ton

1 hari lalu

Pertamina International Shipping Catat Penurunan Emisi Karbon 25.445 Ton

PT Pertamina International Shipping mencatat data dekarbonisasi PIS turun signifikan setiap tahun.

Baca Selengkapnya

PGN Optimalkan Produk Gas Alam Cair

1 hari lalu

PGN Optimalkan Produk Gas Alam Cair

PGN mulai optimalkan produk gas alam cair di tengah menurunnya produksi gas bumi.

Baca Selengkapnya

Cara Mendaftar Sebagai Penerima LPG 3 Kg Bersubsidi

3 hari lalu

Cara Mendaftar Sebagai Penerima LPG 3 Kg Bersubsidi

Bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai pembeli LPG 3 kg harus menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) di pangkalan atau penyalur resmi.

Baca Selengkapnya

Waka BIN Apresiasi Generasi Muda Hindu dalam Acara Dharma Santi Nasional

3 hari lalu

Waka BIN Apresiasi Generasi Muda Hindu dalam Acara Dharma Santi Nasional

Wakil Ketua Badan Itelijen Negara (BIN) I Nyoman Cantiasa mengapresiasi acara puncak Dharma Santi Nasional Hari Suci Nyepi Saka 1946.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

3 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Menhub Budi Karya Minta Jepang Berkoordinasi dengan BUMN soal Pengembangan Konektivitas Transportasi IKN

3 hari lalu

Menhub Budi Karya Minta Jepang Berkoordinasi dengan BUMN soal Pengembangan Konektivitas Transportasi IKN

Menhub Budi Karya membahas rencana pengembangan jaringan transportasi di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara dengan Jepang.

Baca Selengkapnya

Cara Download Safe Exam Browser untuk Tes Online BUMN 2024

3 hari lalu

Cara Download Safe Exam Browser untuk Tes Online BUMN 2024

Berikut ini cara download Safe Exam Browser untuk tes online pertama Rekrutmen Bersama BUMN 2024 bagi perangkat Windows atau MacOS.

Baca Selengkapnya

Jadwal Lengkap Tes Rekrutmen Bersama BUMN 2024 dan Jenis Tesnya

3 hari lalu

Jadwal Lengkap Tes Rekrutmen Bersama BUMN 2024 dan Jenis Tesnya

Berikut ini jadwal lengkap tes Rekrutmen Bersama BUMN 2024, mulai dari trial test, tes online 1, tes online 2, hingga tes seleksi di BUMN.

Baca Selengkapnya

Profil Jalan Tol MBZ dan Sengkarut dalam Pembangunannya Ada Dugaan Korupsi

3 hari lalu

Profil Jalan Tol MBZ dan Sengkarut dalam Pembangunannya Ada Dugaan Korupsi

Pembangunan tol MBZ (Mohamed Bin Zayed) diusut Kejaksaan Agung. Berikut profil Jalan Tol MBZ yang sebelumnya bernama Jalan Layang Japek II.

Baca Selengkapnya

Dewan Kehormatan Minta Ketum PWI Patuhi Sanksi Ihwal Dugaan Penyelewengan Hibah BUMN

3 hari lalu

Dewan Kehormatan Minta Ketum PWI Patuhi Sanksi Ihwal Dugaan Penyelewengan Hibah BUMN

DK PWI telah memutuskan memberikan sanksi dan tindakan organisatoris terhadap Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun dan tiga pengurus PWI lainnya.

Baca Selengkapnya